Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023

Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEMERINTAHAN DESA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kuala Tungkal

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

LD 2023 (6): 176 hlm

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 608 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No. 4 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA
PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No. 15 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

PEMERINTAHAN DESA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2023 (6): 176 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa diwujudkan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; c. bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa belum mengatur secara menyeluruh terkait hal pemerintahan desa sehingga untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diperlukan pengaturan tentang Pemerintahan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2021; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020; Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; Permendagri No 83 Tahun 2015; Permendagri No 84 Tahun 2015; Permendagri No 1 Tahun 2016; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 45 Tahun 2016; Permendagri No 110 Tahun 2016; Permendagri No 1 Tahun 2017; Permendagri No 96 Tahun 2017; Permendagri No 18 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permensos No 25 Tahun 2019; Permendes No 3 Tahun 2021; Permendes No 15 Tahun 2021. PEMERINTAHAN DESA
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3); b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13); c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11); d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15); e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 176

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023

Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT