Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Retribusi Jasa Usaha; 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan; 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 8. Golongan Retribusi; 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 10. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; 11. Struktur dan Besarnya Tarif; 12. Wilayah Pungutan; 13. Kewenangan Pemungutan; 14. Pemanfaatan Penerimaan; 15. Tata Cara Pemungutan; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Sanksi Administratif; 18. Penagihan; 19. Keberatan; 20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 21. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 22. Kedaluwarsa Penagihan; 23. Ketentuan Khusus Pada Laboratorium Kesehatan; 24. Pembukuan dan Pemeriksaan; 25. Insentif Pemungutan; 26. Ketentuan Penyidikan; 27. Ketentuan Pidana; 28. Ketentuan Peralihan; 29. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

11 April 2012

Tanggal Pengundangan

11 April 2012

Tanggal Berlaku

11 April 2012

Sumber

LD.2012/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1769 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_PROV_2012_6 TTG RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pada Balai Pengembangan Teknologi Dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan Pemerintah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga selain menunjang dalam upaya pelayanan masyarakat juga dapat menambah pendapatan asli daerah; bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan jasa sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi jasa usaha terhadap penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b; bahwa selain memberikan kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha, Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap peraturan-peraturan daerah mengenai Retribusi Daerah yang sejenis; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Retribusi Jasa Usaha; 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan; 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 8. Golongan Retribusi; 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 10. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; 11. Struktur dan Besarnya Tarif; 12. Wilayah Pungutan; 13. Kewenangan Pemungutan; 14. Pemanfaatan Penerimaan; 15. Tata Cara Pemungutan; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Sanksi Administratif; 18. Penagihan; 19. Keberatan; 20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 21. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 22. Kedaluwarsa Penagihan; 23. Ketentuan Khusus Pada Laboratorium Kesehatan; 24. Pembukuan dan Pemeriksaan; 25. Insentif Pemungutan; 26. Ketentuan Penyidikan; 27. Ketentuan Pidana; 28. Ketentuan Peralihan; 29. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2012. 99 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT