Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran
Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - rumah sakit umum daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2022/No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan bahwa dalam melaksanakan Pasal 43 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten / Kota;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, klasifikasi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin.
17 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws), perlu adanya Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu; serta dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan No 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No 772/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No 631/MENKES/SK/IV/2005; dan Peraturan Bupati No 290 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, peraturan internal institusi, peraturan internal staf medis, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 5).
77 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Repbulik Indonesia (BPK - RI) pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
berdasarkan pasal 17 ayat (3) dan ayat (6)
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, laporan hasil. pemeriksaan
keuangan, laporan hasil pemeriksaan kineIja dan
laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu; untuk menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-undang nomor 17 tahun 2003; Undang-undang nomor 1 tahun 2004; Undang-undang nomor 15 tahun 2004; Undang-undang nomor 15 tahun 2006; Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2
tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
2006 sebagaimana te1ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Da1am Negeri nomor 13 tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 57 tahun
2016
PEraturan ini memuat Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati No 274/KPTS-DINKES/2022 tentang Peningkatan Status Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, maka Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 tetang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
Dadar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nom 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No 228/Menkes/SK/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No 631/Menkes/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Kesehatan No 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes/SK/2008; Peraturan Bupati No 74 tahun 2022.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata kelola rumah sakit, tata kelola staf medis, pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis, komite medis, tindakan korektif, pemberhentian, sanksi, kerahasiaan dan informasi medis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
71 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Bırokrasi Kabupaten Musı Banyuasin
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30
Tahun 2012 tentang Pedoman 'Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi. Banyuasin, maka perlu disusun
pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
terintegrasi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016
Peraturan ini memuat tentang area perubahan reformasi birokrasi; hasil area perubahan reformasi birokrasi; program reformasi birokrasi; tujuan program reformasi birokrasi; pelaksanaan reformasi birokrasi; tim reformasi birokrasi; sekretariat reformasi birokrasi; persiapan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 78 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraTindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No/ 07 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai pejabat wajib lapor dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Mengubah Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analısıs Beban Kerja Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan
proporsionalitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis
beban kerja
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016
PEraturan ini memuat aspek-aspek analisis beban kerja; pelaksanaan analisis beban kerja; tim analisis beban kerja; hasil dan manfaat analisis beban kerja; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil analisis jabatan Sekretariat Daerah,Badan Perencana Pembanguan Daerah,Badan Kepegawain dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ,serta dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayuasin
ABSTRAK:
dalam rangka penataan pegawai yang berbasis pada
kinerja dibutuhkan uraian analisa jabatan pada setiap
jabatan untuk meWtijudkan pegawai negeri sipil yang
profesional, berdaya guna dan berhasil guna
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tabun
1999 sebagaimana
teIah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tabun
2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016
PEraturan ini pada lampirannya memuat Hasil Analisis Jabatan berupa Nama Jabatan dan Uraian
Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah serta
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2021
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Mengubah :
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemic Corona Virus Disesase 2019 sehingga perlu diubah. Untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, penegakan protokol kesehatan dilakukan guna mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu menetapkan pebup ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2017; PEMENDESPDTT No. 2 Tahun 2015; PEMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 10 Tahun 2021; PERBUP No. 19 Tahun 2018; PERBUP No. 82 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai ketentuan umum, sanksi. pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa
31 hlm, Lampiran : 23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah,Badan Perencana Pembanguan Daerah,Badan Kepegawain dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ,serta dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayuasin
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian berdasarkan petajabatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010; Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 sebagaimana telab beberapa diubab terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tabun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai Peta jabatan yang menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan PengeIoIa
Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal
dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin dalam meIaksanakan analisis beban keIja sesual
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
