Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.669 peraturan dalam 0,312 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Peraturan_Daerah_kab smrg 12_2000_ocr.pdf

DESA - PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2000/No. 226

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa;
Uodang undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-undang Nomor 67 Tabun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusao Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan 'Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa, pembagian wilayah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
7 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Lurah Desa Dan Pamong Desa

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perda Kab. Demak Tahun 2000 No 12_ocr.pdf

peraturan daerah - keuangan lurah desa dan pamong desa

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2000/No.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa Dan Pamong Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan kedudukan keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa di Kabupaten Demak; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Bentuk Penghasilan Lurah Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2000 No 12_ocr.pdf

perda - sUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintah Desa yang sesuai perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan perkembangan masyarakat maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daera
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Susunan Organisasi; Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
56 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Mencabut sebagian

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Download file:

No.12 2000.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi

Download file:

Perda_12_2000.pdf

Rumah Sakit Umum Daerah - pembentukan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD. 2000/No. 12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi perangkat daerah pemerintah bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukan dinas daerah sebagai organisasi perangkat daerah kota bekasi, perlu di tetapkan dengan peraturan derah;
Undang-undang nomor 23 tahun 1992; Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomer 22 tahun 1999; Undang-undang nomor 25 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1987; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, RSUD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran

Download file:

12.Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Abstrak

Statuta Organisasi / Lembaga

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Download file:

Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2000.pdf

organisasi-perangkat-daerah

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD. 2000/NO.13 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang omor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;
Materi Pokok: Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2000.
Jumlah Halaman: 18 HLM, Penjelasan: 3 halaman; Lampiran 1 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

KAB_TOBA SAMOSIR_11_2000_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama Desa

Abstrak

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

perda_nomor_11_tahun_2000.pdf

DESA - kerjasama

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kerjasama Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang No mor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiclen Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, bentuk, obyek danbadan kerjasama, tata cara kerjasama, bimbingan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
7 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 260 Tahun 1977
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II magelang Nomor 5 tahun 1984

Download file:

perda_no_11_tahun_2000.pdf

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/Nomor 17 Seri B No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa terhadap kekayaan daerah yang berupa denda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dibawah penguasaan Pemda Kota Magelang, sepangjang tidak dipergunakan oleh Pemda dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dipungut Retribusi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Perda Kota Magelang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; Permendagri No 7 Tahun 1997; PP No 20 Tahun 1997; Kepmendagri No 174 Tahun 1997; Kepmendagri No 175 Tahun 1997; Kepmendagri No 32 Tahun 1998; Kepmendagri No 119 Tahun 1998; Kepmendagri No 43 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuna, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah, prinsip dan sasraan dalam penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara pemakaian kekayaan daerah, masa retribusi, saat retribusi terutang dan syrat pemberitahuan terutang, tata cara penetapan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminitsrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 260 Tahun 1977, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II magelang Nomor 5 tahun 1984 dicabut.
17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2000.