Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,298 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992

Download file:

PE3482~1.PDF

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.2000/No. 235

Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1999, dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2000; Keppres No 44 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nompr 9 Tahun 1992 dicabut.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

perda_no_21_th_2000.pdf

DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/No.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 62 dan 68 Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut padahuruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, tata kerja, jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
39 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar nagori/ kelurahan di kabupaten simalungun

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda_SIMALUNGUN_21_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.21 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDNG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Download file:

Perda No 21 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERDA BJB NO. 21 TAHUN 2000.pdf

Kependudukan dan Perkawinan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/NO.30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur administrasi serta prosedur pelaksanaannya; Bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan merupakan salah satu potensi Pendapatan Daerah, maka maka perlu ditetapkan dasar Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk pelaksanaannya Bahwa penyelenggaraan dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-25A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996.
Peraturan ini Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Peduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Nomor Induk Kependudukan (NIK); Pendaftaran Pendudukan; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk; Pengolahan Data dan Pelaporan; Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

No. 21.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dan Atau Penataan Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perda Jepara Tahun 2000 No 21.pdf

Desa

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dan Atau Penataan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan Otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Desa yang kondisi masyarakatnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat di hapus, digabung atau ditata kembali; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan atau Penataan Desa dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Desa Bab III Persyaratan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Desa Bab IV Mekanisme Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Desa Bab V Batas Wilayah Desa Bab VI Pembagian Wilayah Desa Bab VII Kewenangan, Hak dan Kewajiban Desa Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Download file:

2000pd3205021.pdf

Pembentukan - Penghapusan - dan - Penggabungan - Kelurahan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 21, LD 2000/35 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, perlu diberikan peluang bagi pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Kepmendagri No. 65 Tahun 1999; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kab. Garut No. 5 Tahun 1999
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Pemecahan Kelurahan; Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan; Perubahan Desa Menjadi Kelurahan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang

Download file:

No.21 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT