Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 203 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Wonogiri No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Wonogiri No. 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri

Download :
Perbup Wngr 4_2023.pdf

Abstrak

jaringan dokumentasi dan informasi hukum

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur tentang penyisipan Pasal 4A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2015

Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Karanganyar No. 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah
PERDA Kab. Karanganyar No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Download :
PERDA-NOMOR-6-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

pencabutan-peraturan-daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dibagi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi; b. bahwa pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah huruf C angka 1, Pengelolaan Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan ini Mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral, dan Batubara; b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Air Tanah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Mencabut a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral, dan Batubara; b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Air Tanah.
2 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perwali Kota Palopo no 1 tahun 2022.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KOTA-PALOPO

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Palopo 2022 No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, walikota membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota.
UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagairnana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Perda Kota Palopo Nornor 8 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD. BAB III TUJUAN. BAB IV PENGELOLAAN. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB VI PEMBIAYAAN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
VII Bab, 11 Pasal (6 Hlm.)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT