Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati mengatur tentang maksud dan tujuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kab Wonogiri, pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

03 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2021

Tanggal Berlaku

03 Juni 2021

Sumber

BD. 2021/No. 40

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 403 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 40 TAHUN 2021 (S).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Wonogiri No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Wonogiri No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2005

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2021/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:	bahwa dokumentasi daninformasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, berseih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebuar di berbagai satuan kerja perangat daerah perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Permen Hukum dan HAm No 8 Tahun 2019, dan Pergub jateng No 11 Tahun 2021 tentang JDIH Prov Jateng, maka Perbup Wonogiri No 25 tahun 2005 tentang JDIH Kab Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup; UU No 13 tahun 1950; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 1988; PP no 12 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permendagri No 2 Tahun 2014; PermenHukum dan HAM No 8 Tahun 2019; Pergub Jateng No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati mengatur tentang maksud dan tujuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kab Wonogiri, pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2005 dicabut. 7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT