Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 987 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

Download :
PP No. 23 Th 1994.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Dari PDA Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 14- Tahun-1955 -Lembaran-Negara -No. 42 -Tahun -1955- Tentang- Penunjukan- Bagian- Pembikinan- Sera -dan- Vaksin-Dari -PDA- Lembaga- Pasteur -Di Bandung- Menjadi-Perusahaan -Negara-Dalam -Arti -"Indische Bedrijven Wet" -Staatsblad -1927 No. 419)-Sebagai- Undang-Undang

1957

Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1957 No. 45, TLN No. 1230, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Dari PDA Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undangDaruratNomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Badan PembikinanSera dan Vaksin dari pada Lembaga Pasteur di Bandung menjadiPerusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad1927 Nomor 419): b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Bagian Pembikinan Sera danVaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung menjadi PerusahaanNegara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1937 Nomor 419)ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur diBandung ditunjuk menjadi Perusahaan Negara dalam arti Pasal 2"Indische Bedrijvenwet".Pasal 2Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian Pembikinan Seradan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuaidengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1955.
-
-
7

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP NO 23 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Download :
PP Nomor 23 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Pendirian - Pengurusan - PengawasaN - Pembubaran - bumn

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN.2022/No.133, TLN No.6800, jdih.setneg.go.id: 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung perekonomian nasional serta menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan pengurusan Badan Usaha Milik Negara, perlu mengubah PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 dengan penambahan beberapa aturan baru yang akan dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan BUMN antara lain mengenai ketentuan mengenai sistem pemilihan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan karyawan BUMN. Salah satu yang diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) yang diubah menjadi Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
PP ini mengubah PP Nomor 45 Tahun 2005.
Penjelasan: 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2000

Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia

Mencabut :

PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

Download :
PP No.23 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2006

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP_no_23_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1963

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)

BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

Diubah dengan :

PP No. 16 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963

Mengubah :

PP No. 242 Tahun 1961 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 Tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 41)
PP No. 26 Tahun 1959 tentang Pos dalam Negeri

Download :
pp no 023 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2002

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP No.23 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1990

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 24 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1969

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

BUMN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

Download :
pp no 024 tahun 1969.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2006.