Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.143 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2007

Pengelolaan Penerangan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang PENERANGAN-JALAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004

Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Download :
Kota Semarang Perda 1 2004.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/No.1 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum; b bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003.
Peraturan ini mengatur pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Parkir; 3. Perijinan; 4. Lokasi Parkir; 5. Pelayanan; 6. Kewajiban Dan Larangan; 7. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; 8. Golongan Retribusi; 9. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 10. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 11. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 12. Wilayah Pemungutan; 13. Tata Cara Pemungutan; 14. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 15. Sanksi Administrasi; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Tata Cara Penagihan; 18. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 19. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 20. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 21. Kedaluwarsa; 22. Penyidikan; 23. Ketentuan Pidana; 24. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2004.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023

Penyelenggaraan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
1707318414-2023pd3326008.pdf

Abstrak

penyelenggaraan jalan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jalan

ABSTRAK:

bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya; bahwa pengaturan penyelenggaraan Jalan diselenggarakan dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Jalan, Status, Fungsi, Kelas Jalan dan Nama Jalan, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Bagian-Bagian Jalan, Pengadaan Tanah, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.