Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,007 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 11 Tahun 2011

Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011

Perekonomian

Download :
Inpres_no_11_2011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque

Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_169 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 Tahun 2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Download :
Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 2002

Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
KEPPRES No.56 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2017

Pengembangan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji

Perekonomian

Abstrak

PENGEMBANGAN KERAJINAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji

ABSTRAK:

Peraturan Daerah ini dibentuk bahwa kerajinan karawo dan upiya karanji adalah khasanah budaya yang berasal dari hasil cipta, karsa dan karya masyarakat Gorontalo yang keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari budaya nasional sehingga perlu untuk dilakukan upaya strategis melalui pelestarian dan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji di Provinsi Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas; Tujuan; Ruang Lingkup; Pelestarian; Pengelolaan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Peran serta Masyarakat; Koordinasi; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 19 Halaman dengan Lampiran.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1952

Besarnya Sokongan Dari Teh Guna Membiayai Riset Dan Propaganda Teh

Kehutanan dan Perkebunan Perekonomian

Download :
Keppres No.201 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1964

Standar Industri

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

Download :
pp no 009 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2017

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download :
eY86u8BCUglVBOslp2Sc0ACh0.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020

Konsolidasi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
Peraturan BI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal inti Minimum Bank Umum

Download :
Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.