Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1971

Protokol Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kep.Pres No. 32 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 322 Tahun 1961

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Permesta Dibawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang Dan Somba yang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi

Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 322 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1993

Peningkatan Konsulat-Konsulat Republik Indonesia Di Toronto - Canada, Karachi - Pakistan, Dan Noumea – New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_45 TH 1993.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1979

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Bekas Trikora Dan Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No. 62 Tahun 1979.pdf
Keppres No. 62 Tahun 1979 (LAMPIRAN).pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1961

Penganugerahan Bintang Dharma Serta Piagam

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 252 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1990

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina Beijing

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES NO 46 TH 1990.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1954

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairuddin Sjahadat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.232 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 42 Tahun 2018

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perbup No. 42 Tahun 2018.pdf

Abstrak

tata-naskah-dinas

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD/455/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.
- UU No. 9 Tahun 2007; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; - Permendagri No. 54 Tahun 2009; - Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara meliputi asas tata naskah dinas, prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pendelegasian penandatanganan naskah dinas, bentuk dan susunan naskah dinas, stempel, dst.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
100 halaman (terdiri dari 30 halaman batang tubuh (68 pasal) dan 70 halaman lampiran)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 232 Tahun 2015

Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Download :
PERGUB_NO_232_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

pelayanan publik - hak asasi manusia - kenegaraan/ketatanegaraan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 232, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72172

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dan tetap menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang PengendaJian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika dan damai, yang terdiri dari lokasi dan waktu penyampaian pendapat, tertib umum saat penyampaian pendapat di muka umum, mediasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
7 hal.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1957

Pemberhentian Wakil Perdana Menteri 1 Dan Beberapa Orang Menteri Dari Masyumi Serta Mengangkat Beberapa Orang Menteri Ad Interim

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1971.