Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.914 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.05/2014

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
46~PMK.05_2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 74/E-03/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

Badan Layanan Umum

Download :
74.E-03.HK.2023.pdf

Abstrak

PENETAPAN-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DAERAH-(UPTD)-PUSAT-LAYANAN-USAHA-TERPADU-(PLUT)-KOPERASI-USAHA-MIKRO-KECIL-DAN-MENENGAH-(KUMKM)-SEBAGAI-PENGELOLA-LAYANAN-PENGEMBANGAN-KEMASAN-PRODUK-USAHA-MIKRO-DAN-USAHA-KECIL-DI-KABUPATEN-GIANYAR-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74/E-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 74/E-03/HK/2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2023 di Kabupaten Gianyar perlu ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai penanggungjawabnya; b. bahwa agar pengelolaan dan penanggungjawab dimaksud dalam huruf a dapat beijalan dengan optimal, maka telah ditunjuk sesuai kriteria berdasarkan surat kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat beijalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Gianyar Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,
Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Gianyar sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Gianyar,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
5 Halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2020

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
159_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.