Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.940 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 53B Tahun 2012

Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Kebijakan Akuntansi

Download :
5082PERWALI_NO_53-B_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

LAPORANAKUNTABILITASKINERJA INSTANSIPEMERINTAH - PETUNJUK TEKNlS EVALUASI

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53B, BD.2012/NO.83

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Lembaga Pengawasan Internal Kota Surakarta perlu disusun Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perIu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan AkuntabiIitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup evaluasi LAKIP, evaluasi atas implementasi SAKIP, evaluasi atas kinerja SKPD, pelaporan hasil evaluasi LAKIP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012.
41 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12B Tahun 2013

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

Download :
5119PERWALI_NO_12-B_TAHUN_2013.pdf

Abstrak

blud - Kebijakan Akuntansi

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12B, BD.2013/No. 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan Perwali tentang Kebijakan Akuntansi BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 22a Tahun 2011

Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tahun 2020

Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 22.2 Tahun 2010

Pengelolaan Barang Persediaan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
Pergub DIY No. 22.2 Tahun 2010 ttg Pengelolaan Barang Persediaan.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31B Tahun 2007

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup 31B 2007.pdf

Abstrak

kebijakan akuntansi

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31B, BD.2007/No. 64B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Kebijakan Akuntansi;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Pp No 8 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda No 2 Tahun 2003; Perda No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan rinciannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2007.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 1B Tahun 2015

Penerapan Pedoman Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal Nomor 01_B Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 31.a Tahun 2018

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31.a, BD 2018/31.a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banjar yang berbasisakrual, agar berdaya guna dan berhasil guna, Dan bahwa untuk kepentingan perhitungan yang lebihakurat, mengenai Pencatatan persediaan, Beban Persediaan dan penghapusan aset tetap perlu di ubah dan disesuaikan dengan kondisisaatini, Sehingga Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Wali Kota BanjarNomor 13 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menter iDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014.
Beberapa Ketentuan telah diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
Mengubah Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Banjar.
8 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.05/2020

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

Kebijakan Akuntansi

Download :
221_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.