Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perwalkot 33_2018.pdf

Abstrak

sanksi administrasi-ketertiban umum

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2018/17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Saksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban Umum
UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 6 Tahun 2010; PP No 53 Tahun 2010; PERDA Kota Bogor No 8 Tahun 2006; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PERDA Kota Bogor No 6 Tahun 2015; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2016; PERDA Kota Bogor No 12 Tahun 2009; PERWALI Kota Bogor No 57 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban Umum, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Ketertiban Umum; 3. Penegakan Sanksi Administratif; 4. Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi Administratif; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
52 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 29 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2013

Penyuluhan Hukum

Pendidikan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 42 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Darurat Nomor 26 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1966

Kebijaksaan Khusus Dalam Pengetrapan Syarat Kepangkatan Bagi Ketua dan Ketua Pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 2 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting Serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

prosedur PENGAWALAN - PEJABAT - ORANG PENTING - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGAMANAN TEMPAT PENTING

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/NO.702

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting Serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 2000 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting pada Kabupaten Boalemo, termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan dalam pengawalan pejabat dan orang penting serta pengamanan tempat-tempat penting di wilayah Kabupaten Boalemo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 halaman beserta lampiran.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1948

Pemerintahan Militer di Daerah Jawa.

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP No 33 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2016

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
BARU_nomor 9 THN 2016 ttg BPHTB 1.pdf

Abstrak

PPROSEDUR PEMUNGUTAN-BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf j dan Pasal 96 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, Bupati melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Laut.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Laut. Prosedur pengurusan Akta Pemidahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan format SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Mengatur hal-hal terkait ruang lingkup, sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, dan fasilitas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
38 halaman.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1950

Pencabutan "Het Werklieden Reglement Marine 1936" Dan Berlakunya Juga M.D.R. 1939 Untuk Para Pekerja Harian Dan Jam-Jaman Dari Penataran Angkatan Laut Dan Jawatan-Jawatan Angkatan Laut Lainnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan

Download :
PP No 18 th 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1980

Pemberian Tugas Kepada Menhankam/Panglima ABRI untuk Membina dan Mengelola Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 51 TH 1980.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 1948.