Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 905 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950

Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
9. PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013

Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhan No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/09/M/VI/2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan

Download :
Permenhan Nomor 26 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2019

BALE MEDIASI

Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI Kota Mataram No 40 Tahun 2019.pdf

Abstrak

bale-mediasi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, http://jdih.mataramkota.go.id/

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BALE MEDIASI

ABSTRAK:

Kehidupan yang aman, tertib dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di daerah yang dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam Bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bale Mediasi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negero Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kepengurusan Bale Mediasi, Tata Kerja, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Sumber Dana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
-
-
10

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021

Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
4 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018

Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2017

Penghentian Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Sukoharjo 80_Th_2017.pdf

Abstrak

PENGHENTIAN-PELAYANAN-PENERBITAN-IZIN-GANGGUAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2017/No.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraaturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga perlu dihentikan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) kepada pelaku usaha, maka dengan Peraturan Bupati ini dihentikan pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Gangguan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
3 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 287 Tahun 1964

Pemberian Status Perusahaan Reproduksi Dan Percetakan Direktorat Topografi Angkatan Darat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 287 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenlu No. 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan Dan Perwakilan Berbahaya

Download :
Permenlu No. 5 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1948

Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1948.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .