Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Memberikan Kepastian Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan yang Baik didalam maupun di luar Hubungan Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.32 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Sasaran, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Dalam rangka penambahan bank prekreditan rakyat skim GERBANG SERASAN oleh bank pelaksana maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2O1O tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERDA No. 11 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain ketentuan umum, subsidi suku bunga kredit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
PP No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mencabut :
PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Dalam PP ini Ketentuan yang mengatur mengenai santunan cacat dalam PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Pasal 73 ayat (1) huruf b dalam PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kendal No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi orang miskin/tidak mampu sebagai peserta tambahan program jaminan kesehatan masyarakat kuota daerah Kabupaten Kendal dipandang tidak efektif dan banyak yang tidak tepat sasaran serta berdampak pada aspek pengelolaan keuangan daerah. maka kepesertaannya dipandang perlu untuk ditinjau kernbali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jarninan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 286/MENKES/SK/Vl/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nornor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kendal Nornor 89 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendai Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
Peraturan Bupati Kendai Nomor 89 Tahun 2008 diubah
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan pangan khususnya
padi dan dalam upaya mendorong keberlanjutan
pembangunan bidang pertanian, khususnya pertanian
berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan
usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan karena
serangan organisme pengganggu tanaman, banjir dan
kekeringan perlu dilakukan bantuan Premi Asuransi Usaha
Tani Padi. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang
Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban
melindungi usaha tani dalam bentuk Asuransi Usaha Tani
Padi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan
Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/ Kpts/ SR.210/ B/
12/ 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Bantuan
Premi Asuransi Usaha Tani Padi, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Program Bantuan Premi AUTP; Kriteria dan Persyaratan; Pendaftaran Peserta AUTP; Bantuan Premi AUTP; Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Klaim; Penyelesaian Klaim; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
ABSTRAK:
Jaminan kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dasar kesehatan dan perlinfungan dam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keseharan yang selanjutnya disingkat BPJS Keseharan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Berdasarkan perstimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pemnerimaan Pelayanan Jaminan Keseharan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Masohi.
UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. No 58 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Perda No 21 Tahun 2008; Perda No. 40 Tahun 2008; Perda No 45 tahun 2008; Perbup No. 07 Tahun 2009.
Pemanfaatan JKN di RSUD Masohi dengan menetapkan batasah istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pelayanan kesahatan JKN di klaim oleh RSUD Masohi sesuai dengan pola pembayaran INA CBG’s yang ditetapkan Menteri Kesehatan. 44% dari total claim dimanfaatkan sebagai jasa Pelayanan Medis RSUD masohi. 56% dari total claim dimanfaatkan untuk kebutuhan: Bahan Medis Habis Pakai, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan, Biaya Obat, Biaya Darah, dan Biaya Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2014.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 412, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota BPU Asuransi Kerugian
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
