Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN HONORARIUM PENGGANTI TRANSPORT TIM/PANITIA DAN NARASUMBER REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun 2016, perlu diberikan honorarium serta pengganti transport kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Besaran Honorarium Pengganti Transport Tim/Panitia dan Narasumber Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, teratur dan tertib, perlu pengaturan Angkutan konvensional serta Angkuta Sewa Khusus sebagai dasar dalam memberikan Izin Penyenggaraan Angkutan di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
Undang-undang nomor 13 tahun 1964; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengAN Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: kriteria pelayanan; pengusahaan; penetapan wilayah operasi dan jaringan trayek perkotaan melampaui Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; kuota; perizinan; pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 92, BN Tahun 2011 No 696, jdih.dephub. go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 77 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2011.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2018
BUS RAPID TRANSIT JATENG - TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Jateng Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan masyarakat dan Pemerintah daerah khuusnya Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen, maka perlu pengaturan tarif angkutan aglomerasi perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya kepastian tarif angkutan aglomerasi, perlu menetapkan Pergub tentang Tarif nagkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans jateng Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (BARLINGMASCAKEB);
UU No 10 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2013; PP No 74 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2013; Permenhub No PM 10 Tahun 2012; Pergub Jateng No 69 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang besaran tarif angkutan, kepala dinas perhubungan Prov Jateng melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2001
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - LALU LINTAS, JALAN - STANDAR/PEDOMAN
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu Dan Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2014 serta untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Perda No. 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan; peningkatan penggunaan angkutan massal; pembatasan kendaraan bermotor perseorangan; insentif; serta pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
PERGUB ini terdiri atas 16 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan
UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.16 Tahun 2010
Perubahan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 10, BN.2013/No.355, jdih.dephub.go.id :12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 51, BN.2015/No.311, jdih.dephub.go.id : 62 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
