Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1956

Surat Bandingan Tertanggal 17 September 1955 dari Kan Tjeng Liang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Keppres No.3 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2002

Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Tasikmalaya

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download :
NOMOR 10 TAHUN 2002, Kota Tasikmalaya.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

Mencabut :

Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Permenhub No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Download :
PM_82_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2001

Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA BJB NO. 18 TAHUN 2001.pdf

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2001/NO.63

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah yang melebihi usia pakai sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku merupakan beban yang tidak ringan terhadap keuangan Daerah; Bahwa dalam rangka efisiensi serta penghematan pembiayaan pemeliharaannya, tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas unit atau satuan kerja lainnya bagi kendaraan dinas yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan penjualan ; Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001.
Peraturan ini Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penjual; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2001.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

Download :
Perda 13_2022.pdf

Abstrak

penyelenggaraan perhubungan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/NOMOR.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan clan integrasi antar wilayah baik secara nasional maupun daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum; bahwa perlu adanya pedoman penyelenggaraan perhubungan di daerah sehingga didapat sistem perhubungan yang terencana, efektif', dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, akan mendukung pembangunan ekonomi clan pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Lokal Bab IV Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab V Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Bab VI Penyelenggaraan Perkeretaapian Bab VII Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara Bab VIII Sumber Daya Manusia Bab IX Kerja Sama Bab X Sistem Informasi Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Pendanaan Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 dicabut.
92 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2015

Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_104_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018

Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

PM 10 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Download :
PM_44_TAHUN_2018.compressed_.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2022

Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
peraturan-bupati-2022-37.pdf

Abstrak

PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu dilakukan pengaturan dalam penggunaannya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu diatur lajur khusus bagi Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang beroperasi di wilayah Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis; Persyaratan; Penetapkan Kawasan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Jumlah Halaman: 11 HLM

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obigation)

Mencabut :

Permenhub No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Permenhub No. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Download :
PM_23_Tahun_2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.