Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.421 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No. 43 Tahun 1957.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1953

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Download file:

PP No. 005 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan

Download file:

PP No. 032 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeers- Verordening, Staatsblad 1936 NO. 451).

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 44 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan

Download file:

PP No. 28 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Militairisasi Jawatan Angkutan Motor

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No 36 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Militairisasi Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No 24 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mengubah

PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947

Download file:

PP No 18 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1948

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pesawat Uap

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No. 17 Tahun 1948.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 134 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 134, LN 2024 (244) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan. Tunjangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan bagi: 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 2) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perpres Nomor 117 Tahun 2024.pdf

Zonasi Kawasan - Antarwilayah - Laut Bali

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 117, LN 2024 (218) : 56 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antanrilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berperan sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Bali. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berfungsi antara lain sebagai berikut: 1. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang L,aut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang; 2. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang KSN yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Bali; dan 3. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi; b. rencana Struktur Ruang Laut; c. rencana Pola Ruang Laut; d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; e. alur migrasi biota Laut; dan f. Peraturan Pemanfaatan Ruang.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.
Lampiran file: 152 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 56, lampiran hlm 57 sd 152).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1957.