Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 4, BN.2015/NO 28, PERMENPAN.GO.ID ; 16 HLM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengndalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD NOMOR 42 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas
pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UndangUndang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang
Nomor 20 Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 94 Tahun2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi,
Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120
Tahun 2006;
4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah,
para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah dengan didahului penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
2. Pengawasan terhadap Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2017.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan
perbuatan yang merugikan keuangan negara dan
menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan
serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari
korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja
dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam memahami dan menangani Benturan
Kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan G ubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan G ubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, pencegahan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin melalui pendidikan semenjak masa anak hingga dewasa. Dalam upaya pencegahan tersebut perlu dilaksanakan pendidikan anti korupsi pada peserta didik di seluruh tingkatan jenis dan jenjang pendidikan pada Satuan Pendididkan yang berada di wilayah Kabupaten Tapin, sehingga terbentuk pada anak peserta didik karakter anti korupsi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2007; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 87 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenag Nomor 13 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 14 Tahun 2010; Perda Kab. Tapin 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraaan Pendidikan Anti Korupsi; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Supervisi Pencegahan Korupsi Melalui Aplikasi Monitoring Center For Prevention
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi potensi dan resiko korupsi di Pemerintah Daerah, maka perlu adanya rencana aksi pencegahan korupsi, bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi melalui Aplikasi Monitoring Center For Prevention, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan monitoring dan supervisi pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Area Intervensi, Pelaksanaan rencana aksi, tim pembangun, dan Persiapan, Implementasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 20 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang dengan Peraturan Bupati
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2016, Peraturan BPK No.3 Tahun 2007, Permendagri No.5 Tahun 1997, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.2 Tahun 2009, Perda no.4 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Subjek dan Objek; Pelaporan dan Pemeriksaan; Penilaian Kerugian Daerah; Penetapan Kesalahan Terhadap Kerugian Barang Daerah; Majelsi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang daerah; penyetoran; pelaporan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
13 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 2, jdih.menpan.go.id: 9 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:
bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
