Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 42 Tahun 2017

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan didahului penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; 2. Pengawasan terhadap Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 42 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

19 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2017

Tanggal Berlaku

20 Mei 2017

Sumber

BD NOMOR 42 SERI G1

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 627 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 42 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tindak Pidana Korupsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD NOMOR 42 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006; 4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo. 1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan didahului penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; 2. Pengawasan terhadap Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2017. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521