Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Ngasab Lur di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan
perluasan kesempatan kerja secara terpadu di Kabupaten
Brebes, maka dibutuhkan Aplikasi Sistem Informasi
Pelayanan Publik Ngasab Lur di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Ngasab Lur di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan
Bab III Sistem Pengelolaan
Bab IV Prosedur Pengelolaan Data
Bab V Sumber Daya Manusia
Bab VI Koordinasi
Bab VII Kerjasama dan Kemitraan
Bab VIII Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
Bab IX Pembiayaan
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Penataan Dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengubah nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu menjadi nomenklatur yang baru Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri PU, Menkominfo, KaBKPM No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, No. 3/P/2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 53) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 5 Pasal 1, Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 8, Ketentuan angka 1 huruf d Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11 dihapus dan Ketentuan Pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
10 Hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017
Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 14, BN.2017/NO.1219; KOMINFO.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010, KOMINFO.GO.ID: 12 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 21, BN.2016/No.1868, KOMINFO.GO.ID: 5 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA (TOWER) TELEKOMUNIKASI BERSAMA
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelanggaraan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara telekomunikasi maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur dan tata cara pengawasa, pengendalian menara telekomunikasi. Dengan semakin pesatnya pembagungan menara telekomunikasi serta perluasan cakupan dari para operator selular (penyedia jasa telekomunikas) maka untuk mengsinergikan antara ketersediaan, estetika ruang wilayah dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu adanya pengawasan dan pengendalian sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pelayanan, Ruang Lingkup, Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan, Sanksi, Kententuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
-
-
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perkantoran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas
dan fungsi serta sebagai percepatan transformasi digital
pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bogor perlu didukung
oleh manajemen admimistrasi perkantoran yang berbasis
elektronik melalui Sistem Informasi dan Manajemen
Administrasi Perkantoran Keuangan dan Aset Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi
Administrasi Perkantoran Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017,
Terdiri dari 21 Pasal, 15 Bab yaitu
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi, Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Layanan Pengelolaan Keuangan Secara Daring (Online), Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, Digital Arsip, Pengintegrasian Data, Kewajiban, Force Majeure, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL - PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2017/No.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik danpartisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial kota semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan mendasarkan Permenkominfo No 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu membentuk Perwal tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 1992; PP No 16 Tahun 1976; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 76 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, prinsip, sifat, tujuan dan arah penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, penyelenggaraan lembaga komunikasi sosial, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, pembiayaan, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
