Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 504 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
PP Nomor 8 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
bn335-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2001

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP NO 16 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2009

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional

Mencabut :

PP No. 44 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Download :
PP_No_53_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2014

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
2014 2 Perbup.pdf

Abstrak

pengelolaan-pemanfaatan-klaim-jaminan kesehatan-rsud

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMATAHUN 2014 NOMOR 02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berjalan dengan efeldif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan; b. bahwa program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); c. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan system INA CBG's; d. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari klaim pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU 3/2003; UU 32/2004; UU 40/2004; UU 36/2009; UU 44/2009; UU 44/2009; UU 24/2011; PP 101/2012; Perpres 12/2013; KepMenKes 436/Menkes/IV/1993; Perda Seluma 16/2007; dan Perda Seluma 6/2011.
Materi Pokok: Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang dilayani di RSUD Tais adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan. Ruang lingkup Pela.yanan Kesehatan Tingkat Lanjutan sebagaimana disebut pada ayat (1), meliputi : a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan; b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan; c. Pelayanan Persalinan; d. Pelayanan Gawat Darurat, dan; e. Pelayanan Ambulans.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 2012Tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan tidak berlaku lagi. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun Kesehatan dicabut dan dinyatakan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Tais.
10 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1988

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Yang Dilakukan Oleh Pemborong

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Download :
PP NO 28 TH 1988.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2005

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Mencabut :

PP No. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
PP NO 78 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2011

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

Mencabut :

PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

Download :
PP Nomor 47 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 64 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri

Download :
PP Nomor 10 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Dalam Negeri - kemendagri - pnbp

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 10, LN.2023/No.34, TLN No.6852, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jenis PNBP yang berlaku pada Kemendagri merupakan penerimaan dari 9 jasa sebagaimana ditentukan dalam PP ini. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 21 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 8; Penjelasan hlm 9 sd 12, dan Lampiran hlm 13 sd 21).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 58 Tahun 2017

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PEMBIAYAANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PEMBIAYAANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK:

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil, merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khusunya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.05 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 1997; Perpres No.20 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, No.590-3167A, No.34 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.13 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan tujuan, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan tim monitoring, dan sumber pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.