Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso, perlu menyempurnakan Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
dilingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Menetapkan beberapa perubahan antara lain tentang tata persuratan, jenis naskah dinas dan mekanisme pengiriman naskah dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 99 Tahun 2017
JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF DAN FASILITASTIF NON KEUANGAN SERTA NON KEPEGAWAIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2017/No.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitastif Non Keuangan Serta Non Kepegawaian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarkat, bernegara dan berbangsa serta untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, maka perlu untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Keuangan Serta Non Kepegawaian;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata Kearsipan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
pedoman - alih - media - arsip - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - bogor
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 99, BD 2021/99
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Alih Media Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, dan ketersediaan arsip serta pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan alat bukti yang sah, diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, dalam rangka pemeliharaan Arsip Dinamis dapat dilakukan alih media arsip, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2012; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Alih Media Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan arsip
sebagai tanggung jawab daerah bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta menindaklanjuti Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Preservasi Arsip Statis, maka perlu adanya
preservasi arsip statis dan untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum dalam melaksanakan
preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 .
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri dari 3 Bab dan 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
46 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar pelaksanaan
pengawasan atas mandatory baru berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor : S-649/D2/03/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pengawasan Kegiatan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2021tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; .Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.
Peraturan ini Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 100 Tahun 2010
PERWALI Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Yogyakarta No.100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 100, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 65021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Arsip Vital
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah, perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 24 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 28 Th. 2012; PERKA Arsip Nasional No. 06 Th. 2005; PERDA No. 5 Th. 2016; PERDA No. 4 Th. 2017; PERGUB No. 10 Th. 2018.
PERGUB ini mengatur mengenai identifikasi arsip vital, perlindungan dan pengamanan serta penyimpanan arsip vitasl; dan penyelamatan dan pemulihan arsip vital.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
17 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Arsip Statis.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018.
Materi pokok: Pengelolaan Arsip Statis
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran : 120 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
