SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf (d), Pasal
132 ayat (2), Pasal 89 dan Pasal 128
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun
2012
ten tang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
ten tang Kearsipan, dan Pasal 2 Pera tu ran
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Pedoman
Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis;
b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan
arsip dinamis yang efektif dan efisien
dalam rangka mencegah
terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak
yang tidak berhak, maka perlu adanya
klasifikasi a tau pem batasan terhadap akses
arsip dinamis
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pu
blik (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik
Indonesia N omor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Pu
blik (Lem baran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tah un
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repu blik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembuatan
Si stem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
(Lem bar Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2020
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KETENTUAN DAN PROSEDUR
BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 39 TAHUN 2021
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2014
jadual - retensi - arsip - pemerintah - kabupaten - bogor
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadual Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam mendayagunakan arsip dalam pendaygunaan pemerintahan secara efektif dan efisien maka perlu membentuk Perbup tentang Jadual Retensi Arsip Pemerinth Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perbup No. Tahun 2006; Perbup No. 71 Tahun 2010; Perbup No.23 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jaduan Retensi Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan; bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Pera tu ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2017 dicabut
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan
biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati agar dapat
dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang
menetapkan kebijakan mengenai Biaya Rumah Tangga Bupati
dan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12
Tahun 2022.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan sistematika: ketentuan umum; sumber biaya; perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sumedang No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman penggunaan kode, klasifikasi arsip, sinkronisasi informasi kearsipan, tertib arsip sesuai dengam tugas dan fungsi, dan kelancaran penataan berkas telah ditetapkan Perbup Sumedang No. 149 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumedang No. 56 Tahun 2020, Kabupaten Sumedang memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai aturan klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang, sehingga perli menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.19 Tahun 2021; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No/ 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umujm, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Klasifikasi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 2 (dua) bab dan 5 (lima) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Penerapan Aplikasi Srikandi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
Lamp I
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 10, BN 2016 (196) : 7 hlm.; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
