Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan dayaguna dan tepat guna kearsipan serta untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban, perlu mengatur penyusutan arsip.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 38 tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan oleh perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak dibiayai oleh anggaran Negara dan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2021
PEDOMAN - TATA - KEARSIPAN - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2005/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Menunjang Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pengelolaan Administrasi Di Lingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dipandang Perlu Menerbitkan Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 34 Tahun 1979; Keppres No. 105 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 26 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Sasaran pedoman pengelolaan arsip aset;
3. Pengelolaan arsip aset;
4. Organisasi Pengelolaan;
5. Pengendalian dan Evaluasi;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Lain-Lain ;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
28 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan,
keamanan, dan kemudahan akses arsip dinamis bagi
publik, perlu diselenggarakan suatu sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
penyelenggaraannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna,
dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai
Penyelenggaraan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, sarana prasarana dan sumber daya manusia, pembinaan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
349 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan peraturan perundang-undangan;
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Bab II huruf d angka 2, huruf e angka 9 huruf f angka 19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur ketentuan mengenai taat cara penggangaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Tata Cara Penggangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penganggaran;
Pelaksanaan dan Penatausahaan;
Pelaporan dan pertanggungjawaban;
Pemantauan dan Evaluasi;
Pembinaan dam Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
70Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola
Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Bupati
Magelang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola
Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012; Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2006; Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman klasifikasi arsip dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2006 dicabut.
109 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, menyatakan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip Dan Kode Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemda Kutim perlu adanya pengendalian dan penataan arsip secara baik dan benar. Pengendalian dan penataan arsip Pemda Kutim dilaksanakan berdasarkan kode klasifikasi. Perbup Kutim No. 24/02.188.3/HK/XI/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kutim sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.135 Tahun 2017; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Perka ANRI No.2 Tahun 2014; Per ANRI No.9 Tahun 2018; Kepka ANRI No.10 Tahun 2000
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
a. penciptaan naskah dinas dengan saran a Tata Naskah Dinas;
b. pengurusan dan pengendalian naskah dinas dengan sarana Kartu Kendali;
c. penataan Arsip jberkas dengan sarana Kode Klasifikasi;
d. pengelolaan Arsip konvensienal dan/atau media baru;
e. penyusutan Arsip dengan sarana JRA;
f. pengelolaan dan layanan informasi Arsip dengan menggunakan sarana
berbagai media sesuai kebutuhan; dan
g. pemeliharaan dan perawatan Arsip.
Petunjuk teknis Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.24/02.188.3/HK/XI/2009 Tahun 2009
181 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
Bahwa dengan bertambahnya volume arsip, maka perlu efisiensi pengelolaan arsip dan pelestarian arsip dengan melakukan penyusutan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.43 Taahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP no.18 tahun 2016, PP no.12 Tahun 2017, Perka ANRI no 25 tahun 2012, Perda no.3 Tahun 2016, perda no.6 tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Pemindahan; Pemusnahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
