Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2005

Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik

Download :
Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kode Etik

Download :
Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1968

Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mencabut :

PP No. 97 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep
PP No. 96 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka
PP No. 95 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung
PP No. 87 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara
Surat Keputusan Menteri Perdatam Nomor 2493/M/Perdatam 1961 tanggal 19 Agustus 1961

Download :
pp no 021 tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda Sabu Raijua No. 23 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1985

Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP NO 45 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 71 Tahun 2021.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 87 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 33 Tahun 2013

Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/NO.163

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Subbidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam hal pembuatan peraturan perundangundangan daerah ; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan dimana Direktur Jenderal 2 Mineral dan Batubara memerintahkan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan teguran kepada Pemegang IUP yang tidak membayar royalti dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi piutang maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melarang pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan penjualan, pengapalan dan/atau pengangkutan komoditi mineral dan batubara ; bahwa produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri, transparan, efisien dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam rangka mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan dan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan usaha pertambangan maka perlu ditetapkan regulasi tentang rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil tambang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/MDAG/PER/5/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 200; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 13 Tahun 2008; Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013; Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; PERSYARATAN RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN UNTUK EKSPOR; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
8 Halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Download :
Perpres Nomor 117 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyediaan - Pendistribusian - Harga Jual - Eceran - Bahan Bakar Minyak - Perubahan KeTiga

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 117, LN.2021/No.294, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

ABSTRAK:

Untuk mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, perlu mengubah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga, Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2007; PP Nomor 36 Tahun 2004; Perpres Nomor 36 Tahun 2004; dan Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021. Perubahan Ketentuan dalam Pasal 3 mengatur mengenai jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan dan wilayah penugasan, Menteri melakukannya dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Selain mengubah Pasal 3, perpres ini juga menambah 2 pasal, yaitu Pasal 21B dan Pasal 21C.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga, Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.