Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 33 Tahun 2013

Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; PERSYARATAN RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN UNTUK EKSPOR; dan KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

01 November 2013

Tanggal Pengundangan

01 November 2013

Tanggal Berlaku

01 November 2013

Sumber

BD.2013/NO.163

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 335 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 33 Tahun 2013 ttg rencana penjualan dan atau rencana pengiriman hasil tambang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/NO.163

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Subbidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam hal pembuatan peraturan perundangundangan daerah ; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan dimana Direktur Jenderal 2 Mineral dan Batubara memerintahkan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan teguran kepada Pemegang IUP yang tidak membayar royalti dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi piutang maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melarang pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan penjualan, pengapalan dan/atau pengangkutan komoditi mineral dan batubara ; bahwa produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri, transparan, efisien dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam rangka mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan dan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan usaha pertambangan maka perlu ditetapkan regulasi tentang rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil tambang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/MDAG/PER/5/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 200; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 13 Tahun 2008; Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013; Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; PERSYARATAN RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN; RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN UNTUK EKSPOR; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 33 Tahun 2013

Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT