Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Desa

Download :
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

peraturan bupati kabupaten buleleng - PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/No.2/jdih.bulelengkab.go.id/7hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Ketentuan penetapan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1992

Pengesahan Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres No 2 TH 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2023

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 2 Tahun 2023 - Naskah Resmi.pdf

Abstrak

Pengesahan - Persetujuan - Pemerintah - Republik Indonesia - Republik Fiji - Kerja Sama - Bidang Pertahanan

2023

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2023/No.2, TLN No.6843 , jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence) pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
UU ini mengatur mengenai pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji tentang kerja sama di bidang pertahanan. Ruang lingkup kerja sama mencakup: 1) pertukaran kunjungan antarbadan pertahanan dan angkatan bersenjata; 2) dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama; 3) peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer para Pihak, antara lain melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan; 4) pertukaran intelijen militer; 5) peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama; dan 6) bidang lain yang disepakati bersama.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
Lampiran file: 6 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 4; Lampiran hlm 5 sd 6).

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2013

Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Democracy And Electoral Assistance

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres 02 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2000

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_2 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1978

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1978.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1973

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Koperasi, UMKM

Abstrak

Pengesahan-Akta-Pendirian-Perubaha- Anggaran Dasar-Dan Pembubaran Koperasi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011 /No. 2 , LL 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembantalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Aanggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara menghentikan Pelaksanaan peraturan Daerah dimaksud karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Perundang-Undangan yang lebih tinggi
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 4 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007
Peraturan daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.
5

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1972

Pengesahan "Statues of The World Tourism Organization (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisataan Sedunia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 2 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1987

Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1987.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1992.