Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada perusahaan negara, kewenangan Menteri Keuangan untuk
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, serta untuk memastikan
efektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.
4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.
6757), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 60 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN
No. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana
telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 12
Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019
No. 42, TLN No. 6322), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan
kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang
didanai dengan BA BUN, dan kegiatan pada BUMN dan Lembaga non BUMN. Menteri
selaku BUN merupakan pengguna anggaran atas BA BUN. Menteri selaku pengguna
anggaran BUN berwenang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran
BA BUN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian. Menteri berwenang melaksanakan pengawasan terhadap BUMN dan
Lembaga non BUMN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian.Pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan/atau kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh
Tim Pengawasan sesuai dengan standar audit. Tim Pengawasan terdiri atas pengendali
mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim atau disesuaikan dengan
kebutuhan pengawasan. Setelah pengawasan selesai dilakukan, Tim Pengawasan
menyusun laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan harus akurat, objektif,
jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Tim Pengawasan menyampaikan
laporan hasil pengawasan kepada Inspektur Jenderal Kementerian. Inspektur Jenderal
Kementerian untuk dan atas nama Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Klien Pengawasan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal K/L/Inspektur
Daerah/Kepala SPI paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan
pengawasan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Peraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1728), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
29 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.02/2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, dan untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2020 No. 51); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No. 342); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 567);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 yang diubah sebagai berikut:
1. ketentuan mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas, yaitu terkait Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus;
2. ketentuan mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai, khususnya terkait Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, dan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi;
3. ketentuan mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan, yaitu terkait Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS), Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang Berfungsi Sebagai Estimasi.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
-
17 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.02/2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 180/PMK.02/2010, BN 2010/ NO 491; PERATURAN.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2010.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2017
PMK No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 158/PMK.02/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Luran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2020
PMK No. 200/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, Perpres 36 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No.63)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Kartu Prakerja diberikan kepada Pencari Kerja dan dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
Dana Kartu Prakerja digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif serta biaya operasional pendukung Program Kartu Prakerja. Penutupan Rekening Dana Kartu Prakerja dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur PKN dalam hal pengelolaan kas dan/atau penertiban rekening atau permintaaan KPA BUN. Menteri Keuangan selaku BUN melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Program Kartu Prakerja. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kartu Prakerja disampaikan oleh KPA BUN setiap bulan kepada
Menteri Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. Tata cara pencairan Dana Kartu Prakerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas bagian beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
-
-
41 HLM, - Lampiran Halaman 26 s.d. 41.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 10/PMK.05/2011, BN 2011/ NO 15; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2015
PMK No. 192/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 160/PMK.07/2011, BN.2011/NO.614, https://peraturan.go.id/: 4 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
