Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.319 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1955

Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran

APBN

Download :
Kepres No.207 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1985

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1989

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1989/1990

APBN

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1966

Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perpres No. 1 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1995

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1958

Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian XIV -Kementerian- Agama- dari -Anggaran-Republik-Indonesia- Untuk-Tahun- Dinas -1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 42, LN. 1958 No. 92, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).14.1Kementerian dan pengeluaran umum ...........8.528.90014.2Biro Peradilan Agama .......................6.438.90014.3Jawatan Urusan Agama .......................60.066.00014.4Jawatan Penerangan Agama ...................5.334.10014.5Jawatan Pendidikan Agama ...................14.664.20014.6Pendidikan Agama ...........................12.250.400 14.7Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat/-Lanjutan Negeri/Partikelir (Umum dan Vak) 24.211.30014.8Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-laintunjangan ..................................23.579.00014.9Pengeluaran tidak tersangka ................MemoriJumlah .................155.073.000(Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Bagian XIV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1980

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Dana Perimbangan

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia

Download :
PP No.104 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017

Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

APBD APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Download :
Pergub 39 Tahun 2017.pdf

Abstrak

APBD , APBN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2017/39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 ;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA; BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
27 Halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 Tahun 2009

Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERMENSOS 84 HUK 2009.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.