Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memotivasi Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan agar lebih berprestasi pada Kejuaraan provinsi, nasional, internasional serta Kejuaraan olahraga yang berprestasi, perlu diberikan penghargaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perpres No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Atlet dan Pelatih yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bonus berupa uang dan /atau barang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Penghargaan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 2014;
Pemberian penghargaan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan berprestasi. Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam
memajukan olahraga berbentuk:
a. kemudahan;
b. beasiswa;
c. pekerjaan;
d. kenaikan pangkat luar biasa;
e. asuransi;
f. jaminan hari tua;
g. kesejahteraan; atau
h. bentuk penghargaan lain.
Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Peraturan yang dicabut: Perbup No.16 Tahun 2015
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2017
ALIH FUNGSI - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu membentuk
Peraturan Bupati Semarang tentang Alih Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alih fungsi SKB, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hak dan kewajiban satuan PNF SKB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Pasal 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 dicabut.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 22, LL SETKAB : 8 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2008 di Kab.Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII Tahun 2008 ditetapkan di Kalimantan Timur sesuai dengan SK KONI Pusat Nomor 52 Tahun 2002, Tanggal 8 Juli 2002, dan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan 8 (delapan) cabang olah raga. Dimana, PON sebagai agenda kegiatan Nasional, memiliki maksa strategis dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kontribusi terhadap pembinaan olah raga secara nasional, hal ini telah direalisasikan dengan pelaksanaan Kerjurnas, Mukernas dan Pelatnas, Sea Games Tahun 2003 di Tenggarong. Untuk itu diperlukannya segera penetapan Perda Penyelenggaraan Pertandingan Cabang Dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No.3 Tahun 2005; PP No.25 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2000; PP No.5 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Perda Prov KALTIM No.2 Tahun 2005; Perda Kab.Kutai No.27 Tahun 2000; Perda Kab. Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2006.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan PON dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan dan cabang olahraga, sarana dan prasarana, pelaksanaan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEPEMUDAAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional serta agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional, perlu diselenggarakan pembangunan kepemudaan;
b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan;
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5238);
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Asas, Fungsi dan Tujuan;
3. Peran, dan Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda;
4. Pelayanan Kepemudaan;
5. Kemitraan Kepemudaan;
6. Prasarana dan Kepemudaan;
7. Organisasi Kepemudaan;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Penghargaan;
10. Kerjasama;
11. Data dan Informasi;
12. Pendanaan;
13. Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2021
bahwa dalam rangka memberdayakan pemuda, organisasi pemuda dan mewujudkan Pemuda yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka diperlukan penataan kepemudaan secara menyeluruh agar pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan
mengembangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi Kabupaten Layak Pemuda diperlukan instrumen regulasi yang menguatkan arah kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak kepemudaan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diperlukan pengaturan untuk mendukung kebijakan nasional, menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimandimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, permenetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, berisi tetang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan KLP;
4. Penyelenggaraan Kepemudaan;
5. Organisasi Kepemudaan;
6. Prasarana dan Sarana;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Partisipasi Masyarakat;
9. Pembiyaan;
10. Sanksi Administratif;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
38 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Melalui Gerakan Senam Peregangan Dinamis Saat Jam Kerja (Dynamic Office Stretching At Work) Untuk Kebugaran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2020
Bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
Bahwa program pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan merupakan
upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggungjawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kepemudaan, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
Perencanaan;
Penyelenggaraan Kepemudaan;
Organisasi Kepemudaan;
Prasarana dan Sarana;
Larangan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Partisipasi masyarakat;
Pembiayaan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022
EDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE KABUPATEN SEMARANG, 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada National Paralympic Committee Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran program National
Paralympic Commi t t e e Kabupaten Semarang, maka perlu
didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari
Pemerintah Kabupaten Semarang kepada National Paralympic
Commi t t e e Kabupaten Semarang;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2019
t entang Pedoman Pelak sanaan Pemberian Bantu
an Hibah
u ntuk National Paralymp ic Committee Kabupaten Semarang Semarang, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c , perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hibah k epada National Paralympic Commi t t e e
Kabupaten Semarang
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang; Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Pera turan Bupati Semarang Nomor 14 T ahun 2021 tentang
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2019
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPariwisata dan KebudayaanPemuda dan Olah RagaPajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif;
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola · Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbaling g a Nomor 06 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
