Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1990

Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal

Download :
KEPPRES NO 53 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 4 Tahun 2014

Penyertaan Modal pemerintah Daerah Pada Koperasi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perda 4 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP No.57 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2021

Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2021/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Ciamis, diperlukan pengaturan tentang pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik, Dan bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengamanatkan penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik, Sehingga perlu menyusun Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesai Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020.
Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pengunaan tanda Tangan Elektronik, Ketentuan Penggunaan, pelaksanaan Pelayanan, Dokumen Elektronik, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2021

Penetapan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Kabupaten Lembata

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Lembata No.8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

komoditas-pertanian

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2021/ No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Kabupaten Lembata

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Visi Ke-1, Misi ke-5, Kebijakan Rantai Ekonomi #Lembata 2.0, Prioritas serta Skenario Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, perlu menetapkan komoditas unggulan pertanian untuk dikembangkan dalam kawasan pertanian; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, telah ditetapkan kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Lembata; bahwa kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dikembangkan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian; bahwa komoditas unggulan pertanian untuk dikembangkan dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan agar menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Lembata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Kabupaten Lembata.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 18 Tahun 2009; UU. No. 13 Tahun 2010; UU. No. 19 Tahun 2013; UU. No. 7 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2014; Perda Kab. Lembata No. 14 Tahun 2011; Perda Kab. Lembata No. 9 Tahun 2017; Perda Kab. Lembata No. 6 Tahun 2016; Perbup Lembata No. 42 Tahun 2018.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Komoditas Pertanian Unggulan Kawasan; IV. Strategi dan Kebijakan; V. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perda_Btm_2019_No_01.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SALINAN-POJK 50. Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tahun 2014

Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 22-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perpajakan

Download :
PP_No_17_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tahun 2017

Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 67 - Notaris.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.