Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Kebudayaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Dewan Kebudayaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022.
Materi pokok : Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Unsur, Tugas Dan Fungsi, Kriteria, Penetapan Dewan Kebudayaan, Mekanisme Kerja, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Pelaksanaan Festival Gedongsongo pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan WIsata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempromosikan kawasan strategis
pariwisata Kabupaten Semarang, khususnya kawasan
Candi Gedongsongo yang menjadi kawasan wisata
unggulan Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan
Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten dan Festival Gedongsongo; bahwa agar dalam pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Pelaksanaan
Festival Gedongsongo dapat terlaksana dengan
pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana
Uang Persediaan ataupun Ganti Uang, perlu ditetapkan
penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Dan Pelaksanaan
Festival Gedongsongo Pada Sub Kegiatan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan
Prasarana Dalam Pengelolan Kawasan Wisata Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota Di Dinas Pariwisata
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten dan pelaksanaan festival Gedongsongo pada Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 81 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RUMAH SINGGAH
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi pelayanan kesehatan yang paripurna
terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Sampang, maka
diperlukan inovasi dalam bentuk Program Pelayanan Rumah
Singgah;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II POKOK KEGIATAN PROGRAM;
BAB III MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH;
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB V PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pengelola Obyek WIsata (UPOW), tugas dan fungsi UPOW, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Registrasi Destinasi Wisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam mendukung pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Bantul,
perlu diatur pedoman Registrasi Destinasi Wisata.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun
2015.
Materi pokok : registrasi destinasi wisata, tata cara registrasi, pengelola destinasi wisata, pengawasan dan pengendalian dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 82 Tahun 2018
pembangunan - dan - pemanfaatan - aplikasi - teknologi informasi dan - Komunikasi - elektronik - terintegrasi - dalam - promosi - pariwisata - dan - kebudayaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2018/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi Dalam Promosi Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi pariwisatan yang lebih efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan dan kebudayaa di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan komunikasi Elektronik Terintegrasi dalam Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 47 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Pemanfaatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
13 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 82 Tahun 2021
Pariwisata dan Kebudayaan - Pemuda dan Olah Raga - Struktur Organisasi
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun
2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
struktur organisasi terlampir
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
