PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.502 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2024
• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pidie dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2024
• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2024
• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Mengubah
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
  2. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan