Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 11 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
Besaran pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.830.000.000,- (satu milyard delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdassarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, perlu menyesuaikan perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuanganterkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khus Non Fisik untuk Kegitan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, B2LPD, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah, perlu menyesuaikan pengalokasian; c. bahwa berdasarkan Surat DIrektur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/624/Keuda tentang Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeintah Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menyesuaikan alokasi anggaran pada sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. bahwa dengan digunakannya alokasi anggaran belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan bencana alam tanah longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Ngada dan untuk kebituhan penanganan Covid-19, perlu penambahan alokasi dana tidak terduga; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Peraturan tersebut berisi tentang Undang-Undang No. 69 Tahun 1958; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B.KEUDA.900.990/268/2020 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 56 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi 21 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 59 Tahun 2022
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, LD.2022/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PERDA Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kab. Sragen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 76 Tahun 2017
bantuan keuangan partai politik-penghitungan-penganggaran-pengajuan-penyaluran-pelaporan-tata cara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, LD.2017/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan, Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 83 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Diatur tentang penghitungan bantuan keuangan, penganggaran, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi parpol, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan masih belum teralokasinya pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dalam Perda APBD murni maupun pada perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2018, maka perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018. Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 107 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2017; PMK No. 50/PMK.07/2017; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2017; Perbup HSU No. 42 Tahun 2011; Perbup HSU No. 51 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1;
2. Lampiran I;
3. Ketentuan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, dan Surat Dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-34/PK/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Hal Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 yang berisi Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; c. Bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 10 Tahun 2003; 3. UU No. 17 Tahun 2003; 4. UU No. 1 Tahun 2004; 5. UU No. 15 Tahun 2004; 6. UU No. 25 Tahun 2004; 7. UU No. 33 Tahun 2004; 8. UU No. 28 tahun 2009; 9. UU No. 12 Tahun 2011; 10. UU No. 6 Tahun 2014; 11. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; 12. Perpu No. 1 Tahun 2020; 13. PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; 14. PP No. 23 Tahun 2005; 15. PP No. 54 Tahun 2005; 16. PP No. 55 Tahun 2005; 17. PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 65 Tahun 2010; 18. PP No. 65 Tahun 2005; 19. PP No. 8 Tahun 2006; 20. PP No. 71 Tahun 2010; 21. PP No. 2 Tahun 2012; 22. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 23. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; 24. PP No. 12 Tahun 2017; 25. PP No. 18 Tahun 2017; 26. PP No. 12 Tahun 2018; 27. PP No. 12 Tahun 2019; 28. PP No. 54 Tahun 2020; 29. Inpres No. 4 Tahun 2020; 30. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 31. Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; 32. Permendagri No. 80 Tahun 2015; 33. Permendagri No. 62 Tahun 2017; 34. Permendagri No. 33 Tahun 2019; 35. Permendagri No. 20 Tahun 2020; 36. PMK No. 19/PMK.07/2020; 37. PMK No. 35/PMK.07/2020; 38. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011; 39. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012; 40. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; 41. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017; 42. Perbup No. 10 Tahun 2020; 43. Perbup No. 15 Tahun 2020; 44. Perbup No. 16 Tahun 2020; 45. Perbup No. 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Perbup Minahasa Selatan No.10 Tahun 2020 DIUBAH pada ketentuan Pasal1, Pasal2, Pasal 3 dan Pasal 4.
2 pasal (2 lampiran), 68 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 49 Tahun 2021
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi tim pelaksana kegiatan vaksinasi Corona Virus Disease 2019, perlu diberikan honorarium;
b. bahwa agar dalam pemberian honirarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021;
UU No 9 Th 1956, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, PP No 12 Th 2019, PP Pengganti UU No 1 Th 2020, Permendagri No 20 Th 2020, Permenkes No 10 Th 2021, Perda Kota Padang No 6 Th 2016, Perda Kota padang No 7 Th 2020
Isi Peraturan Ini sebagai berikut:
Pasal 1, Standar biaya honorarium Tim Pelaksana kegiatan vaksinasi corona virus disease 2019 tahun 2021 sesuai dengan lampiran
Pasal 2, Standar biaya ini merupakan standar biaya maksimal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 22 Tahun 2016
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2016/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan
pasal
Peraturan Daerah
Nomor
Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
Tahun
Anggaran 2015
perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Muara
Enim
tentang Pertanggungjawaban Pelaksalaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
Tahun Anggaran 2015 sebagai
rincian lebih
lanjut
dari
Pertanggungjawabal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2075l,
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 28 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 1985;UU No 12 Tahun 1994;UU No 21 Tahun 1997 sebagaimana
telah
diubah dengan UU No 20 Tahun 2000;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 2 Tahun 2008;UU No 27 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah terakhir
dengan UU
Nomor
9 Tahun 2015 ;PP No 20 Tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004
sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan
PP
Nomor 21
Tahun
2007;PP No 24 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005 ; PP No 8 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 5 Tahun 2009 ;PP No 71 Tahun 2010;Perpres No 32 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa
kali diubal terakhir
dengan Permendagri Nomor
21 Tahun 2011;Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri
No 39 Tahun
2012;Permendagri No 37 Tahun 2014;Perda No 15 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan Perda
No 4 Tahun 2007;Perada No 8 Tahun 2008;Perda No 22 Tahun 2008;Perda No 10 Tahun 2010 sebagaimala
tetah diubah dengan
Perda No 6 Tahun
2013 ;Perda No 6 Tahun 2011;Perda No 11 Tahun 2013;Perda No 10 Tahun 2015;Perda No 15 Tahun 2014;Perda No 8 Tahun 2015; Perda No 22 Tahun 2016;Perbup No 46 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan adalah : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 57 Tahun 2019
APBD TA 2018-PELAKSAAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PENJABARAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban APBD TA 2018, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
