Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pada UU No.35 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Narkotika yang mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai instansi Vertikal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2009 tentangPembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014; Perpres No.23 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014. Peraturan yang Dicabut: Perda Kabupaten Berau No.7 Tahun 2009.
3 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 12, BN 2019/ NO 195; PERATURAN.GO.ID : 15 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 10, https://jdih.bnn.go.id/: 16 HLM
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Bnn
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Klasifikasi Minuman Beralkohol; Peredaran; Pengendalian dan Pengawasan; Larangan dan Ketentuan Penyidikan; serta Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
7 Hlmn. Penjelasan 2 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya upaya melindungi seluruh komponen masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Bangka. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan danPenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Umum, Pencegahan Dan Penanggulangan, Pemeberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Desa Atay Kelurahan Bersinar, Pembinaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 4; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (64/4/2020)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara
penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malinau sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah desa sehingga perlu peningkatan peran pemerintah dan Masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasioanal Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IV ANTISIPASI DINI
BAB V PENCEGAHAN
BAB VI PENANGGULANGAN
BAB VII REHABILITASI
BAB VIII KERJASAMA
BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB X PENDANAAN
BAB XI PENGHARGAAN
BAB XII PELAPORAN
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV SANKSI ADMINISTRASI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2009
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2009/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten
Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2022
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - PERATURAN - DAERAH - NOMOR - 4 - TAHUN - 2020 - TENTANG - PENCEGAHAN - DAN - PEMBERANTASAN - PENYALAHGUNAAN - DAN - PEREDARAN - GELAP - NARKOTIKA - DAN - PREKURSOR - NARKOTIKA - (P4GNPN)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2022/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam rangka memberikan pedoman serta arah dan misi yang jelas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2011; Permensos No. 30 Tahun 2012; PP No. 40 Tahun 2013; Perpres No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 47 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/ PER/XII/2011; Permenkes No. 3 Tahun 2015; Permenkes No. 50 tahun 2015; Permenkes No. 2 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Permensos No. 16 Tahun 2020; Perda Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencegahan, Rehabilitasi, Pendanaan, Pelaporan, Penghargaan, Kerjasama dan Koordinasi, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
19 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38ayat (4), Pasal 40, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (4) ,· Pasal 55 ayat (2), dan PasaI 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40. Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan 2415/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repµblik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Gubernur; BAB III Penyelenggaraan Fasilitasi Rehabilitasi Medis; BAB IV Rehabilitasi Sosial; BAB V Penyelenggaraan Paska Rehabilitasi; BAB VI Pengembangan Potensi Masyarakat; BAB VII Persyaratan Dan Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi; BAB VIII Rencana Aksi Daerah; BAB IX Sanksi Administratif; BABX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
19 Halaman dan 1 Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
