Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juncto Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/ PLB.O/4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, uu No 18 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014; PP No 81 Tahun 2012, PP No 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dam Kehutanan No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Pergub Kalbar No 45 Tahun 2019, Perda No 6 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
Penjelasan sebanyak 9 (sembilan) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 124 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
b. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Brebes, perlu membentuk peraturan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/ 2011;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/2010;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pelaksanaan Kegiatan PHBS terdiri dari :
a. PHBS Rumah Tangga;
b. PHBS Institusi Pendidikan;
c. PHBS Tempat Kerja;
d. PHBS TTU;
e. PHBS Institusi Kesehatan;
f. Keluaran;
g. Sasaran dan Pelaksana PHBS.
h. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah ;
i. Peran serta masyarakat;
j. Pembinaan dan pengawasan; dan
k. Sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
31 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
bahwa untuk mengendalikan pembangunan di Kabupaten
Sukamara agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
maka diantaranya perlu dilakukan pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh. Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dapat terselenggara secara tertib dan diwujudkan sesuai
dengan fungsinya
Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH;
BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU;
BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN;
BAB VI
PENYEDIAAN TANAH;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB IX
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN
LOKAL;
BAB X
PERSYARATAN;
BAB XI
LARANGAN;
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
42 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 22 Tahun 2016
operasional unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir sampah talumelito, pembebanan biaya operasional dan dampak lingkungan
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2016/NO.22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan TPA Sampah Talumelito diperlukan Pengaturan Spesifikasi Sampah dari Pengelolaan Sampah membutuhkan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan maka Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna Jasa dikenakan Pembebanan Biaya Operasional dalam bentuk KJP (kompensasi jasa pelayanan) sedangkan Akibat dampak Lingkungan dikenakan KDN (kompensasi dampak negatif).
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006; Pergub No. 67 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Operasional Unit Pelaksanan Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan, daur ulang sampah, penimbunan sampah ke dalam area penimbunan. pengelolahan air lindi, kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif, dampak lingkungan,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 12 Tahun 2015
PENGENDALIAN – KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN BATAS KAWASAN KEBISINGAN – BANDAR UDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2015 Nomor 09 Seri E / NO REG 10/2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kebisingan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang
ABSTRAK:
Kebutuhan ruang udara yang memadai bagi pergerakan pesawat udara guna menjamin keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi para pengguna jasa transportasi udara maupun masyarakat di sekitar bandar udara, perlu adanya perlindungan dari suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin pesawat terbang yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di sekitar bandar udara.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 3 Tahun 2001; Perda No. 70 Tahun 2001; Permenhub No. KM 44 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud, Tujuaan, ruang lingkup, kriteria dan penggunaan KKOP, batas-batas ketinggian pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, kriteria dan penggunaan kawasan kebisingan, pengendalian dan penggunaan KKOP dan BKK, hak dan kewajiban, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Ttg Pengelolaan Persampahan
ABSTRAK:
Diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Drt No. 8 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 81 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen PU No. 03/PRT/M/2013; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017
Diatur tentang Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
Perwali Kota Medan No. 8 Tahun 2018
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2011
izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD Th. 2017 Nomor 60
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Ps.10 ayat (3) PERDA Provinsi Sulawesi Tenggara No. 4 tahun 2016, perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinzn pengelolaan lingkungan hidup perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas bahan-bahan berbahaya dan beracun skala nasional.
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah UU. no.13 th. 1964, UU no.5 th.1990, UU no.32 th.2009, UU no.36 th.2009, UU no.3 th.2014, UU no.23 th. 2014, PP no.27 th. 2012, PP no.101 th.2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.18 th.2009, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.30 th.2009, PERDA Provinsi Sulawesi Tenggara no.4 th.2016.
Peraturan GUbernur ini mengatur tentang tata cara izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pergub ini mengatur persyaratan dan tata cara perizinan serta masa berlaku izin, tata cara memperoleh rekomendasi untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional, kewajiban dan larangan pemegang izin lingkungan, pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
