PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1970
Koordinasi Pengawasan Orang Asing Yang Berkunjung Di Indonesia Dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016
Tim Pengawasan Orang Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
  2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat
  3. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2017
Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
Mencabut :
  1. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian
  2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-659.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
  3. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0611.IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
  4. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mencabut :
  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  2. Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 02 Tahun 2011
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 206 Tahun 1962
Pewarganegaraan (Naturalisasi) T.A.M Pietersz

Kewarganegaraan dan Imigrasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan