Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata
Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit dan Pasal 27 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan, setiap Rumah Sakit mempunyai
kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan
internal Rumah Sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Peraturan Internal Staf Keperawatan
Bab VII Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya
Bab VIII Pengelolaan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus
Bab IX Manajemen Sumber Daya
Bab X Manajemen Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
Bab XI Manajemen Budaa Keselamatan Kerja
Bab XII Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Bab XIII Manajemen Kerjasama/Kontrak
Bab XIV Manajemen Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
Bab XV Manajemen Etik
Bab XVI Manajemen Budaya Keselamatan
Bab XVII Manajemen Penanganan Pengaduan
Bab XVIII Manajemen Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit dan Sumber Daya Lain
Bab XIX Standar Pelayanan Minimal
Bab XX Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XXI Informasi Medis
Bab XXII Tuntutan Hukum
Bab XXIII Pengisian Jabatan
Bab XXIV Pelaksanaan Peraturan Internal
Bab XXV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2015 dicabut.
126 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 137 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkolusis bagi
masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan
kematian yang tinggi perlu dilakukan upaya penanggulangan
melalui Rencana Aksi Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi
Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis
Tahun 2020-2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan dan Sistematika RAD Penanggulangan TBC; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pemantauan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 37 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 138 Tahun 2020
peran - dan - kewenangan - desa - dan - kelurahan - dalam - penurunan - stunting
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD 2021/138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dan Kelurahan Dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting, Pemda telah menetapkan Perbup Garut No. 31 Tahun 2019 Dan sehubungan dengan ditetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dan Kelurahan, Sasaran Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Dan Kelurahan, Pendekatan, KPM, Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 138 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2018
Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Kelas D (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 55022).
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 141, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 55025
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Dan Kelas D
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan biaya satuan dan mengakomodir layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2015 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 07/ PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 388 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai jenis layanan dan besaran tarif atas jasa layanan RSUD Kelas C dan D
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Kelas D (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 55022).
30 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 141 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 141 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan bayi, anak usia dibawah dua tahun, anak usia
sekolah dasar dan wanita usia subur merupakan salah satu
indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa yang
kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sejahtera dengan
memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia
sejak dini;
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kabupaten Bantul dan mempertahankan status kesehatan
seluruh rakyat, diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan
preventif yang dituangkan dalam sebuah Rencana Aksi Daerah
Penyelenggaraan Imunisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan dan Sasaran RADPI; Peran Perangkat Daerah/ Instansi; Penyelenggaraan Imunisasi. Pembinaan, dan Pengawasan; Pemantauan, Evaluasi. dan Pelaporan; Pembiayaan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 142 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.142
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 4 Tahun 1984; UU No 18 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 17 Tahun 2018; Perpres No 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jateng No 11 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020. Diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Penegakan Peraturan Daerah; Pengenaan Sanksi Administrasi; Pelaporan, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Lain. Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam Perbup Cilacap No. 126 Tahun 2020 dan Perbup Cilacap No. 55 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perbup CIlacap No. 142 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/02138/ORG Tanggal 30 November 2022 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD Puskesmas Kab. Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,ORGANISASI,TUGAS,DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGGUNG PADA DINAS KESEHATAN TANAH LAUT ,DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; PEMBIAYAAN;KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
