Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.273 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2017

Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERGUB-66-2017_SALINAN.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 19 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2018

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenko Perekonomian No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mencabut :

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Download :
Peraturan Kemenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015

Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenkes Nomor 069/menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat

Download :
Permenkes Nomor 98 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2016

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perbup 13 - 2016 Penyiaran Publik Swara.pdf

Abstrak

lembaga-penyiaran-publik-lokal-swara

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehinga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005.
1. Ketentuan Umum; 2.Pembentukan,Kedudukan,dan Susunan Organisasi; 3.Standar Program Komposisi Siaran; 4.Keuangan; 5.Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian; 6.Evaluasi dan Pelaporan; 7.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016.
8

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2019 Tahun 2019

Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
pojk 7-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 97 Tahun 2011

Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset Untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen di Kota Yogyakarta

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2018

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
2018 Perda KAB. BOYOLALI 007.pdf

Abstrak

jaraingan dokumentasi dan informasi hukum

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/NO. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi; dan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Dacrah Kabupatcn Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (PJDI) Hukum; Susunan organisasi JDI Hukum; Tugas Pokok dan Fungsi PJDI Hukum; Tanggung jawab Kepala Pusat JDI Hukum; dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati mulai beriaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 60 Tahun 2020

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BATAM

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
2020perwako060.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BATAM

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD.2020/No.770

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BATAM

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfataan JDIH

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.