Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Closed Circuit Television Di Kabupaten Kolaka Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kriminalitas dalam wilayah Kabupaten Kolaka, maka perlu mewajibkan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) yang terhubung dengan system teknologi informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Surat Telegram Kabaharkam Polri Nomor : ST/2225/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemda dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengisyaratkan perlunya regulasi Pemasangan CCTV pada Area Perkantoran, Toko dan Pemukiman yang dianggap perlu, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Closes Circuit Television di Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Wilayah Pemasangan CCTV, Tata Cara Pemasangan, Kewajiban Pengguna, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu adanya pengembangan teknologi tepat guna di Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.13 Tahun 2016, PP No.20 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendes PDTT No.23 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tahapan Pelaksanaan; Pengembangan TTG; Lembaga Pelayanan TTG; Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2018
keuangan daerah - pengelolaan keuangan daerah berbasis informasi dan teknologi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, LD.2018/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi Dan Teknologi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu didukung teknologi informasi; dan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu disusun pedoman pengelolaannya; dan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), maksud, tujuan, dan ruang lingkup, tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan SIMDA, pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan databese, dan instalasi aplikasi SIMDA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Inovasi Perpustakaan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan minat baca masyarakat
khususnya anak sekolah, maka perlu adanya upaya
pengenalan perpustakaan secara dini, bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat
sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka perlu membuat program inovasi perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Bus
Jemput Anak Sekolah Baca Buku;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang program inovasi perpustakaan bejana, tata cara pelaksanaan bejanaku, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
5 hal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 15, BN.2016/NO.1409, PERMENPAN.GO.ID ; 28 HLM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TANGERANG CERDAS CENTRE.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjalankan program Tangerang Cerdas Center guna menekan angka anak putus sekolah dan mencegah anak rentan putus sekolah di Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai acuan untuk melaksanakan program tersebut.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 47 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah PP No 66 Th 2010; Perda No 11 Th 2007; Perda No 11 Th 2007; Perda No 2 Th 2015; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 58 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV TAHAPAN KEGIATAN; BAB V PELAKSANAAN; BAB VI TIM TANGERANG CERDAS CENTRE; BAB VII PENGAWASAN, MONITORING,DAN EVALUASI; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
10 Halaman
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 Tahun 2016
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiPerbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mencabut :
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB tanggal 22 Desember 1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
