Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948

Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi

Download :
PP No 3 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2002

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Inpres0082002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Kemnaker No. 2 Tahun 2015.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 25 Tahun 2022

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERBUP NO. 25 BANTUAN HUKUM 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2008

Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak Di Kabupaten Kubu Raya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NO.9 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI-PERATURAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2008/NO.9, TBD No.9, LL KAB. KUBU RAYA: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak Di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat diatur bahwa sebelum Kabupaten Kubu Raya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pontianak tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1962; UU No.18 Tahun 1997; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.80 Tahun 2003; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.30 Tahun 2007; Kepmendagri No.130-67/Tahun 2002; Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2008.
6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 43 Tahun 2019

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Peraturan_Bupati_43_2019.pdf

Abstrak

bantuan hukum

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, mekanisme pelaporan, tata cara penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
13 hlm

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1963

Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

Diubah dengan :

PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

Download :
pp no 049 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2016

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perda Sukoharjo No 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pns - penyidik pns

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum di daerah, dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah guna memberikan landasan dalam mewujudkan tertib hukum di daerah, serta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Permendagri No. 11 Tahun 2009; Per,em Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
1. kedudukan, tugas dan wewenang 2. hak dan kewajiban 3. sekretariat PPNS 4. pengangkatan, perubahan struktur dan mutasi serta pemberhentian PPNS 5. kode etik PPNS 6. Kartu Tanda Pengenal 7. Pelaksanaan Penyidikan 8. Pakaian Seragam dan Atribut PPNS 9. Pembinaan 10. Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 seri D. No. 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1947.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.