Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950

Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Diubah dengan :

UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Mencabut :

PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1969

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2003

Sekretariat Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Download :
KEPPRES No.83 TH 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1957

Penolakan Banding Oey Seng Au pemilik perusahaan truck "Timbul" Trayek Cirebon-Losari, Cirebon-Kuningan-Cikijing, Cirebon-Sewo, Cirebon-Kadipaten.

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.93 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 143 Tahun 1957

Penolakan Banding Jong A Foeng Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.143 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 1988

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERDA-NO.-2-TAHUN-1988-TTG-PPNS.pdf

Abstrak

penyidik pegawai negeri sipil

1988

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1988/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

ABSTRAK:

(a) Dalam rangka upaya penegakan hukum Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung Pandang (b) Untuk melaksanakan penertiban pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (c) Berdasarkan hal-hal tersebut dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1. Undang-undang No. 29 tahun 1959 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 3. Undang-undang 8 Tahun 1974 4. Undang-undang No. 8 tahun 1981 5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 8. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw. 07.03 Tahun 1984 9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 11Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.Skep/369/X/1985
Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1988.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2013

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

ABSTRAK:

bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Batuan Hukum Kepada Masyarakat kurang Mampu.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Asas Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; Tata Cara Pengajuan Dana; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mencabut :

PP No. 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Peradilan Agama

1989

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.1989/ No.49 , TLN NO. 3400, website dpr.go.id : 24 HLM

Undang-undang (UU) tentang Peradilan Agama

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali, yaitu: 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); 2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan 4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2012

Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Invesment Disputes

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres 31 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Bab III Standar Bantuan Hukum Bab IV Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bab V Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bab VI Pelaporan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010
44

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2003.