Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 1988

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1988

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

04 Juni 1988

Tanggal Pengundangan

15 Juli 1988

Tanggal Berlaku

15 Juli 1988

Sumber

LD.1988/NO.2

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 785 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-2-TAHUN-1988-TTG-PPNS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyidik pegawai negeri sipil
1988
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1988/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang
ABSTRAK:	(a) Dalam rangka upaya penegakan hukum Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung Pandang (b) Untuk melaksanakan penertiban pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (c) Berdasarkan hal-hal tersebut dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1. Undang-undang No. 29 tahun 1959 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 3. Undang-undang 8 Tahun 1974 4. Undang-undang No. 8 tahun 1981 5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 8. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw. 07.03 Tahun 1984 9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 11Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.Skep/369/X/1985 Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1988. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521