Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 151 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1993

Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP No. 24 Th 1993.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2016

Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PATEN

2016

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2016/NO.176, TLN NO.5922,LL SETNEG : 75 HLM

Undang-undang (UU) tentang Paten

ABSTRAK:

bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan pelindungan bagi inventor dan pemegang paten,bahwa peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat emotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat,bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti,bahwa berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka - mendukung transformasiperekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dalam penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
75 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1991

Tata Cara Permintaan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Download :
PP NO 34 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2019

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Hak atas Kekayaan Intelektual

Abstrak

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2019/No.24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai landasan bagi Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan harta kekayaan dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Februari 2019 menyampaikan LHKASN secara online melalui siharka.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan-rb No. 52 Tahun 2014; Pergub No. 39 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pendaftaran laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, penerimaan LHKASN, pengelolaan LHKASN, pengawasan, sanksi, tata cara penjatuhan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1997

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2021

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Nomor 30 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk Dan Isi Surat Paten
PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten

Download :
PP Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2017

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Balikpapan No. 16 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PERWALI NO.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download :
Perwal NO.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan.pdf

Abstrak

Harta-Kekayaan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, LD.2017/No.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk Mendukung Tercapainya Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KOrupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Diperlukan Komitmen Bagi Penyelenggara Negara Pada Pemerintah Kota Balikpapan Untuk Melaporkan Kekayaannya, Dan Untuk Memperkuat Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme Diperlukan Kerjasama Sinergis Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU 1959 No 27; UU 1953 No 3; UU 1999 No 28; UU 2011 No 12; UU 2014 No 23; UU 2015 No 9; No 7 2016.
Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Wajib Lapor Pasal 2, Penyampaian LHKPN Pasal 3 S/d Pasal 5, Pengelolaan LHKPN Pasal 6 dan Pasal 7, Tata Cara Penjatuhan Sanksi Pasal 8, Penghargaan Pasal 9.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
7 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2019

Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP Nomor 27 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1989

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta

Download :
PP NO 7 TH 1989.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.