Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 90 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download :
POJK 4-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 4 Tahun 2017

STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Partai Politik dan Pemilu

Download :
PERWAKO NO 4 TH 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 139 Tahun 2000

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Keputusan_Presiden_no_139 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), APBN, APBD PROVINSI DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PERWAKO NO 17 TH 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah (BD)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), APBN, APBD PROVINSI DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran biaya penunjang kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi dan Sumber pendanaan lainnya, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Biaya Penungjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat No 33 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh 112 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Satndar Biaya Khusus; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2013

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Abstrak

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Eksistensinya menghadapi kendala dari segi permodalan dan penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penguatan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan. Sehingga dibuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 222/ PMK. 010/ 2008; Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan, kedudukan, maksud, tujuan, dan asas yang dianut jaminan kredit daerah Sumatera Utara. Diatur pula tentang kegiatan usaha, pengeloaan, pembatasan, permodalan kegiatan, imbal jasa penagihan, klaim dan peralihan hak tagih, pelaporan, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan, dan peralihan jaminan kredit daerah Sumatera Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
Peraturan daerah ini terdiri atas 16 hlm, Penjelasan : 4 hlm.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
SALINAN_QANUN_NOMOR_7_TAHUN_2017(1).pdf

Abstrak

penyertaan modal pemerintah kota banda aceh pada perseroan terbatas lembaga keuangan mikro syariah mahirah muamalah

2017

Qanun NO. 7, BD.2017/No.7

Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai wujud kepemilikan saham dan bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyertaan Modal Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
Pasal 18 ayat (6); UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Daerah, Besaran Penyertaan Modal, Pembagian Keuntungan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
6 Halaman

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2016

Penjaminan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENJAMINAN

2016

Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2016/NO.9, TLN NO.5835, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penjaminan

ABSTRAK:

bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karenaterbatasnya jaminan,bahwa untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin,bahwa untuk mendorong industri penjaminan yangdiselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan bahwa membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.
32 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Download :
Keppres Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
2012 PMK 14.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2015

Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
163~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012.