PERGUB Prov. Riau No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau
TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 77, BD.2020/No.78
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada
pekebun mitra dalam memperoleh harga yang wajar dari
tandan buah segar kelapa sawit serta menghidari adanya
pesaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit, bahawa
untuk melaksanakan peraturan menteri pertanian nomor
01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang pedoman
penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit
produksi pekebun memberikan kewenangan kepada
gubernur untuk menetapkan harga pembelian tandan buah
segar kelapa sawit.
Dasar hukum Pergub ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018.
Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 21 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penetapan Harga Pembelian TBS, Kemitraan, Pembelian dan Pembayaran TBS, Syarat Penerimaan TBS Di PKS, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub Riau Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Hlm, Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
a. rencana kerja pemerintah daerah;
b. perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2020
RSUD - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1947/2013 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dewan pengawasa rumah sakit, tata kerja, tata kelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2020/ No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Permendagri No 86 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 tahun 2016; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 79 tahun 2019; Perpres No 18 tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 tahun 2017 Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri no 40 tahun 2020; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2007; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2011; Perda Kab Jepara No 5 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perbup Jepara No. 37 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018.
Materi pokok: Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional, dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Jumlah Halaman: 29 HLM; Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; c. Bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 10 Tahun 2003; 3. UU No. 17 Tahun 2003; 4. UU No. 1 Tahun 2004; 5. UU No. 15 Tahun 2004; 6. UU No. 25 Tahun 2004; 7. UU No. 33 Tahun 2004; 8. UU No. 28 tahun 2009; 9. UU No. 12 Tahun 2011; 10. UU No. 6 Tahun 2014; 11. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; 12. Perpu No. 1 Tahun 2020; 13. PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; 14. PP No. 23 Tahun 2005; 15. PP No. 54 Tahun 2005; 16. PP No. 55 Tahun 2005; 17. PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 65 Tahun 2010; 18. PP No. 65 Tahun 2005; 19. PP No. 8 Tahun 2006; 20. PP No. 71 Tahun 2010; 21. PP No. 2 Tahun 2012; 22. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 23. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; 24. PP No. 12 Tahun 2017; 25. PP No. 18 Tahun 2017; 26. PP No. 12 Tahun 2018; 27. PP No. 12 Tahun 2019; 28. PP No. 54 Tahun 2020; 29. Inpres No. 4 Tahun 2020; 30. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 31. Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; 32. Permendagri No. 80 Tahun 2015; 33. Permendagri No. 62 Tahun 2017; 34. Permendagri No. 33 Tahun 2019; 35. Permendagri No. 20 Tahun 2020; 36. PMK No. 19/PMK.07/2020; 37. PMK No. 35/PMK.07/2020; 38. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011; 39. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012; 40. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; 41. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017; 42. Perbup No. 10 Tahun 2020; 43. Perbup No. 15 Tahun 2020; 44. Perbup No. 16 Tahun 2020; 45. Perbup No. 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Perbup Minahasa Selatan No.10 Tahun 2020 DIUBAH pada ketentuan Pasal1, Pasal2, Pasal 3 dan Pasal 4.
2 pasal (2 lampiran), 68 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 301
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 34, LN.2020/NO.58, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Asean - Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean - Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
