Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2014

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.42 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan di tepi jalan umum termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, pengelolaan dan penetapan lokasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan,pengahapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Download :
3 2014.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional terdapat beberapa perubahan pada sistem pembiayaan atas pelayanan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya serta pemanfaatan atas pembiayaan terhadap perserta Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, dan 33F pada Pasal 1, perubahan BAB VII, penyisipan BAB VIIIA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 diubah.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 60 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Kantor Arsip dan Kantor Perpustakaan Daerah

Download :
Perbup Wonosobo Tahun 2014 No 60.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2014/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo serta visi, misi dan tujuan strategis organisasi, maka perlu menyusun fungsi, tugas, dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan unsur dan kewenangannya secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Kantor Arsip dan Kantor Perpustakaan Daerah dicabut.
12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2014

Perubahan Perwali Yogyakarta No.13 Tahun 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2009 ttg Pasar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pasar Rakyat

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
1677329054_326b02db63b055e661e4.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN ANAK - penyelenggaraan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, anak merupakan pemilik hak atau subjek hak, oleh sebab itu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara harus menghargai subjek hak dan menghormati kemampuan anak yang selalu berkembang yang melekat pada anak; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanganan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak anak, kewajiban pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan, peran serta masyarakat, penanganan pengaduan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, larangan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, sanksi pidana, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2014.
31 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2014

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2014/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaiman atelah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.44 Tahun 1993; PP No.55 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.81 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan di tepi jalan umum termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas

Download :
jdih_18091507452755fb5ea79605d.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KAB. BANYUMAS

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.3.C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepac^a masyarakat, terutama berkaitan dengan pemberi; perizinan tertentu di Kabupaten Banyumas, teb ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyum4s Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizin; Tertentu Di Kabupaten Banyumas; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerirr Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendali; Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, terdapat obj Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerai sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanjja perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratur; Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daen Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentarjg Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ^k Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan tersebut mengubah bebeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21Tahun 2011
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Wonogiri No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengubah :

PERDA Kab. Wonogiri No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri

Download :
3 2014.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No. 132

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 23, Pasal 3 huruf g, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 39 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), penghapusan Pasal 55, penambahan huruf bb, huruf cc dan huruf dd pada Pasal 56 ayat (2), ayat (4), perubahan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 62, penambahan huruf f pada Pasal 68 ayat (1), perubahan Pasal 70, Pasal 77, penyisipan Pasal 79A, penghapusan Pasal 80, perubahan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 diubah.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2014

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIAYA GANTI CETAK PETA YANG BERLAKU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BONE

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIAYA GANTI CETAK PETA YANG BERLAKU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2014/NO.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIAYA GANTI CETAK PETA YANG BERLAKU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Bidang Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan serta Batubara, yang berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Pelayanan Informasi Geologi dan Pertambangan; b. bahwa peyesuaian tarif retribusi biaya ganti cetak peta yang berlaku pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone yang diatur dalam Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang pada salah satu pasalnya mengatur biaya ganti cetak peta dianggap tidak sesuai dengan nilai konpensasi data; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang• Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Biaya Ganti Cetak Peta yang Berlaku Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4959); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); -3- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5142); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5172); 17. Peraturan Pemerintah · Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarlf Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5276); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perububahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5282); 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Ka.bupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka.bupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2).
PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIAYA GANTI CETAK PETA YANG BERLAKU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BONE BABI KETENTUAN UMUM · Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. -4- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone. 6. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. BAB II NAMA, JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum. (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi biaya ganti cetak peta meliputi : · a. Retribusi atas pencetakan peta lampiran IUP Batuan b. Retribusi atas pencetakan peta lampiran IUP Mineral Bukan Logam per blok. c. Retribusi atas pencetakan peta lampiran IUP Mineral Logam dan Batubara. d. Retribusi atas pencetakan peta Informasi tambang dan geologi. e. Retribusi atas pencetakan peta lampiran Izin Pemanfaatan Mata Air dan Air Bawah Tanah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 (1) Besamya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. BABV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan ta.rif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan ta.rif hanya untuk menutup sebahagian biaya. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis informasi dan ukuran peta (2) Besarnya ta.rif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Jasa pelayanan dan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan a. Penelusuran informasi wilayah pertambangan per 15 menit Rp. 200.000,00 b. Penetapan Wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, dengan luas wilayah : 1. < 500 ha per WIUP Rp. 5.000.000,00. 2. 500 - 5.000 ha per WIUP Rp. 10.000.000,00 3. >5.000 - 10.000 ha per WIUP Rp. 20.000.000,00 4. > 10.000 - 25.000 ha per WIUP Rp. 50.000.000,00 c. Penetapan Wilayah dan penceta.kan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah: 1. < 5 ha per WIUP Rp. 500.000,00. 2. > 5 - 500 ha per WIUP Rp. 5.000.000,00 3. >500 - 1.000 ha per WIUP -Rp, 10.000.000,00 4. > 1.000 - 5.000 ha per WIUP Rp. 30.000.000,00 2. Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan: a. Peta informasi ukuran AO per lembar Rp. 2.500.000,00 b. Peta informasi ukuran Al per lembar Rp. 1. 750.000,00 c. Peta informasi ukuran A3 per lembar Rp. 1.000.000,00 '----. d. Peta informasi ukuran A4 untuk dokumen perizinan : 1. Mineral Logam dan Batubara per lembar Rp. 1.000.000,00. 2. Mineral Bukan Logam per lembar Rp. 750.000,00 3. Batuan per lembar Rp. 250.000,00 e. Peta digital wilayah pertambangan (format jpeg/wmf) per keping cakram digital Rp. 3.000.000,00 3. Peta informasi lampiran dokumen izin pemanfaatan mata air dan air bawah tan� ukuran A4 per lembar Rp. 250.000,00 BABVII.•.............. t BAB VII. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 6 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/ daerah tempat pelayanan dan/ atau penggunaan jasa diberikan. Pasal 7 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan. (3) Pemungutan retribusi dilakukan secara langsung sesuai dengan beban rtetribusi yang terutang. BAB VIII · PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran Pasal 8 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi denganjelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi \ ,' terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kedua Tempat Pembayaran Pasal 9 Tempat pembayaran retribusi adalah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone. Bagian Ketiga Angsuran Pasal 10 (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran. (2) Apabila wajib retribusi . tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur. (3) Tata. cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebanyak paling lama 4 kali angsuran selama 1 tahun. BAB IX SANKS! ADMINISTRASI . Pasal 11 (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan surat teguran. (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BABX MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI Pasal 12 Masa retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan. Pasal 13 \.. .,' Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN ·.._ Pasal 14 (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Besarnya intensif yang diberikan adalah· sebesar 5% dari capaian pendapatan. . ' BAB XII KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENIANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENIANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2014/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENIANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 kegiatan lanjutan dari -l ahuir Anggaran 2C13 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada nrasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung ad rn in istrasi/tekn is perkantoran dengan kode rekenrng 1.01.01.01.01 .2'1 , Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/lt4l dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.0'1 .16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2011,2012) dengan kode rekening 1.01.01 01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMtuSMK, dengan kode rekening 1.01.01 .01.17.71, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa tenaga pendukung adnrirristrasi teknis perkantoran dengan kode rekening L02.01.01.01.21, ( Menimbang I Pelayanan lamkesmas dengan kode rekening 1 02.01.01.33.02, Peiayanan Askes dengan kode rekening 1 02 01.01.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.01.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Peni,ediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa adrrinistrasi keuangan dengan kode rekening 1.03 0'l .0'l .01.07, PenyeCiaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01.01.01.17, Rapat-rapat kooi'dinasi dan konsultasi daianr dan h-rar daerah dengan kode rekenirtg 10301.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 103.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode re|i:ning 1.03.01.0'1.1 5.03, Pembangunar: Jembatan dengan kode rekening 1 03.01 .01 .15.05, Rehabilita,;iipemeliharaan jalan dengan kode rekeni;'rg 1.03.01.01.'18 03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode reiiening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemelilraraan jalarr irigasi dengan kode rekening 1.03.01 .01 .24.10, Pada Dinas Bina l/arga dan Sumber Daya Air, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.05.01.01.01.04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.01.01.01.10, Peningkatan operasi den pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01. 15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01 16.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar penrukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 'l .05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.06.0'1 .01.01.07, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.01.01.15.03, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening 1.06.01.01 .22.02, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01 .01 .02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01 01 15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01 .01 .23.0 'l , pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1 .15.01 .01 .15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.01.01.16.0'1 , pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1 .17 .01.01 .01 .18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1 .17 .01.01 .01 .22,Pengadaan 2 ( ( p.ralrian gedung kantor deng:n kode rekening 1 17.01 .01 .02.09, Pendidil"ran dan pelatihan fornral dengan kode rekening 1.17 01.01.05.01, Bimbingan teknis implemontasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01 05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.1701.01.05.04, Pelaksi'rr:aan pronrosi pariwisata nusantaTa di dalam dan di lu:,rr negeri dengan koCe rekenrng 1.17 .01 01.15 05, iasilitasi partisipasi m:syarakat dalam pen3elclean kekayaan bulrya d:ngan kode rekenin g 1 17 .01 .01 .16.0i , Pengerrbangan jenis dan paket v,risata unggulan dengan kode rekening 1.17 01.01.16.03, Pengembangan daerah tu.juan r,visata dengan kode rekening 1 17.01 01 '16 06, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kernitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17 01 .01.17.05, PenEerrbargan sumbei- daya nranusia dan profesicirai sine bidang parir,vis3ia Cengan kode rekeni:tg 1 17 01 01 17.07, Pa4a Dinas KebuCayarn dan Pari,,,,,isata, Perrrbinran cabang olahraga prestasi di tingkat C::rah d:ngarr kode rekenjnq 1 1E 01.01.20.04, pada Dinas Pemuda dair oiahraga, Penyediaan jasa tenaga penc'ukurg adnrinistrasi/teknis perkantcran dengan kode rekening 1.20.03.01.01 21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.20 03 01 .02 03, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20 03.01.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1 20 03.05.01, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1 20.03.25.01, pada Sekretariat Daerah, Rapat-rapat koordinasi Carr konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan l<ode rekening 1.20.05.01.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.07, Pemelih:raen rutin/berkala kendaraan d ina s/ope rasiona I dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1.20.05.01 .17.06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perta nggu ngjawa ba n pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01 .17.11 , lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01 .17.23, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1.20.05.01.18.06,.Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening '1 .20.05.02.00.00.5.1.5.1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.20.07.01 .32.02, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatatr dinas dengan kode rekening 1.20.07.01.32.11 , Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.20.07.01 .32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 3 ( ( ( 1 21 01.01.15.03, Pentanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rel<ening 1.21.01.01.16.09, pada Badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan d inas/operas ior.r a I dengan kode rekening 1.22 01.01 02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01 .01 .02 03, Pengadaan dengan kode rekening 1 .22.01 .01.02.11 , Pemeliharaan ruiin/berkala gedunE kantoi dengan kod: rekoning 1.22.01 .01 .02.22, Pengadaan pakaian klrusus hari-hari tert-.lntu dengan kode rekening 1 22 01 .01 .03 05, pclaksanaan musyarvaralr penrbangunan desa dengan kode rekening 1.22 01.01.17.02, Pemberian stimulan penrbingunan desa dengan kode rekening 1.22.01 .01 .17 03, Pembinaan pengembangan FNPIT4 lr,4andiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, Pada Badan Penrberdayaan l\,4asyarakat dan Perrei-intalran Lernbang, Penyediaan jasa adnrinistrasi keuangan dengan kode rekening 2.01 .01 01 01 07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalarn dan luar dacrah dengan kode rel<enrng 2 01 01.01 01.18, PendiJjkan dan pelatihan forrnal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan peiapcran keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.0'1.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan lntensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.0'1.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.O1.01.O1 .16.17, Pengembangan perben ih a n/perbibita n dengan kode rekening 2.0'l .01.01.'16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perta n ian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul perta n ia n/perkebu na n dengan kode rekening 201 01.01.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening ?.01 .01 .01 .20.03, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01.01 .01.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.01.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pengembangan agribisnis peternakan {engan kode rekening 2.01.02.01.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedrrng kantor dengan kode rekening 2.02.01.01 .02.03, pengadaan kendaraan dina s/operasional dengan kode rekening 2.02.01 .01.02.05, Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.02.01 .01 .01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.02.01.01 .06.04, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.01.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.02.01.O1.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.01.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.42.01 .01 .16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01 .16.11 , 4 ( ( ( l\..rlengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa;ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1994 NonTor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 5 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02 01 .01.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.0201 .01 17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi perta n ia n/perkebu na n dengan kocie rekening 2 02.01 .01 .19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Tora.ja utara, dengan kode rekening 2.02 01 01 .20 A5, Peningkatan ProCuksi, produktifitas dab rrutu produk perkebunan, produk pertanian, ciengan kode rekening 2.02 C)1 01.16.29, Reboisasi dan penghilauair derrgan koCe rekening 20201 .01.16 10, Prornosi atas hasil produksi pertan ian/perkeir u rra n unggulan daerah dengan kode rekening 2 02.01 .01.17 .07, PenyeCiaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2 01.01.01.19.02, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa alrninistrasi keuangan Cengan kode rcl<ening 1.24 22.01 .01.07,Peny,:diaan jasa kebersilran kairtor dengan kod,: rck.:ning 1.20.22 01 01.03, Penyediaan penata:r ketatausahaan adittirrisir-asi dengan kode reke:ring 1.20.22.01 01 l0,Penycdiaan komponen instalasi listrik/pen: ra rrg an bangunan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.01.O1.12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.01 .01 .14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalanr dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.22.01 .01 .18,Penyediaan jasa tenaga pendukung ad m in istras i/tekn is perkantoran dengan kode rekening 1 .20.22.01.01.21 , Pengadaan kendaraan d in as/operasional dengan kode rekening 1 .20.22.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode :ekening 1.20.22.01.02.09, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.O1 .02.22, Pemeliharaan rutrn/berkala kendaraan d inas/operas iona I dengan kode rekening 1 20.22.01 02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 120.22.01.03.05, Pendidikan dan lelatihan formal dengan kode rekening 1 20.22.01 .05.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01 .34.01 , pada Kecamatan Derrde' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa;ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1994 NonTor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 5 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02 01 .01.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.0201 .01 17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi perta n ia n/perkebu na n dengan kocie rekening 2 02.01 .01 .19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Tora.ja utara, dengan kode rekening 2.02 01 01 .20 A5, Peningkatan ProCuksi, produktifitas dab rrutu produk perkebunan, produk pertanian, ciengan kode rekening 2.02 C)1 01.16.29, Reboisasi dan penghilauair derrgan koCe rekening 20201 .01.16 10, Prornosi atas hasil produksi pertan ian/perkeir u rra n unggulan daerah dengan kode rekening 2 02.01 .01.17 .07, PenyeCiaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2 01.01.01.19.02, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa alrninistrasi keuangan Cengan kode rcl<ening 1.24 22.01 .01.07,Peny,:diaan jasa kebersilran kairtor dengan kod,: rck.:ning 1.20.22 01 01.03, Penyediaan penata:r ketatausahaan adittirrisir-asi dengan kode reke:ring 1.20.22.01 01 l0,Penycdiaan komponen instalasi listrik/pen: ra rrg an bangunan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.01.O1.12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.01 .01 .14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalanr dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.22.01 .01 .18,Penyediaan jasa tenaga pendukung ad m in istras i/tekn is perkantoran dengan kode rekening 1 .20.22.01.01.21 , Pengadaan kendaraan d in as/operasional dengan kode rekening 1 .20.22.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode :ekening 1.20.22.01.02.09, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.O1 .02.22, Pemeliharaan rutrn/berkala kendaraan d inas/operas iona I dengan kode rekening 1 20.22.01 02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 120.22.01.03.05, Pendidikan dan lelatihan formal dengan kode rekening 1 20.22.01 .05.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01 .34.01 , pada Kecamatan Derrde' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. 2 UndanS-tJndang Nomor 21 Iah,..tn 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik lrtdonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagairnana telah diubalr dcngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ' (Lembai-an Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nonror 130, Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3r83), Undartg-U;rCang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotrsrne (Lembaran Ni:gara Republik lndcncsia l-ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub k indoncsia Ncmor 3851) sebagainrana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pem5:rarr.;si:n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 20O2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Necara Republik lndonesia Nomor 4250), Und:ng-UirCang Norrior 'i7 Tairun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undarrg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ddngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), J 4 5 6 7 B I 6 ( ( 10 Undang-Llirdang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pentbentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lenrbar:n Negara Republrk lndonesia Tahun 2008 Nonror 101, Tambaharr Lernbrran Negara Republik Indonesia Nomor 4874). 1 1 Un,-1ang-U;rCang Nomcr 28 Tairun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusr Daerah (Lembaran Negara Republik lndon,:si'r iahun 2009 Nonror 13C, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5049); 12. Undaa3-tJirdang Nomor '12 Tahun 2011 tentang Penrbentukan Peraturan Peru ndang-u ndang a n (Lembaran Negara Republih l:rConesia Tahun 201 1 l'.lcmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234), 13. Peraturan Pemerintah Ncnrcr 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pcngalvasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daorah (l,embaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomcr 4C90); 14 Peraturan Pemerintah Nonror 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pinrpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Penrei'intah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712), '15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia i,lomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasr Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 7 ( ( 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan I\,4inimal (Lembaran Negara Repub k lndonesia Tahun 2005 Nonror 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 458s): 22.Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran N!-gara Republik lndonesra Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor- 71 Tahun 2010 tentang Staridar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Ta,-nbahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161), 24. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimarra telalr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeCua atas Peraiur-a;-r [,4e nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom:n Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 27 Tahun 20'13 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201 0 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torala Utara Nomor 2); 2T.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor B); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 20.10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabL'paten Toraja Utara Tahun Anggaran2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran2014 (Berita Daerah Kabr"rpaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAII IORAJA UTARA NOMOR .I TAHUN 2014 TENIANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran ll dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daer-ah Kabupaten Tor-aja Utara Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut : P asal 2 (1) Anggaran Pendapatar, d:n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Da-.rah Rp.694.263.575.775,- ( Menetapkan Rp 695.763 575.775 Rp 359.434 324.730,- Rp.326.329.251.045,- Rp. (1 s00 000.000,-) Rp 3.000.000.000,- Rp 1.500.000.000 Pembiayaan Netto Surplus Rp. 1 500.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp,0 (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran ll (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2014.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Perwali Yogyakarta No.13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2009 tentang Pasar