PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2014
Bangunan Panggung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2014
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2014
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2013

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2014
PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 1 Tahun 2014
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014
Penataan Ruang Terbuka Hijau

Kesehatan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014
Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah

Arsip

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan